Lembaga Pengguna Bansos Sumut yang Digarap Kejagung Mengaku Pertanggungjawaban Lengkap

 

Kantor Kejari Medan

Kantor Kejari Medan

POJOKSATU.id, MEDAN- Mulai Kamis (15/10/2015), Kejagung menggarap pemeriksaan pengguna dana Bansos Sumut sebangak 138 lembaga. Hari ini yang digarap mencapai 41 lembaga. Sisanya akan digarap besok (16/10/2015).

Beberapa pihak yang datang mewakili lembaga pengguna bansos tersebut sempat diwawancarai wartawan. Semua mengaku punya pertanggungjawaban pemakaian anggaran yang bersumber dari dana Bantuan Sosial Provinsi Sumut itu.

Khairul Azmi yang datang mendampingi Jhon Ismadi Lubis mewakili Ketua KONI Sumut, Gus Irawan Pasaribu yang berhalangan hadir menjelaskan, pihaknya dimintai keterangan terkait penggunaan dana untuk KONI Sumut. Menurutnya, tidak ada masalah pada berkas penggunaan dana tersebut.

Tim penyidik disebutkannya mempertanyakan seputar proses pencairan dana. Pria yang juga mantan Wakil Rektor II Unimed yang datang ke Kejari Medan bersama Ibnu Hajar Damanik mengatakan, dana bansos bagi Unimed dipergunakan untuk Program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan (PSKGJ).

“Untuk PSKGJ Unimed tidak ada masalah. Setiap tahun juga diperiksa penggunaannya oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Dirjen (Direktorat Jenderal) Dikti (Pendidikan Tinggi),” katanya.

Ketua MUI sumut, Abdullah Syah yang datang bersama Bendahara MUI Sumut, Ahmad Husein juga mengatakan, dana bansos sebesar Rp2 miliar diterima MUI Sumut. Dan dana tersebut diterima 2012-2013 untuk kegiatan MUI Sumut. “Tidak ada masalah untuk penggunaannya,” ucapnya singkat.

Bendahara MUI Sumut, Ahmad Husein juga meyakini, tidak ada masalah dalam pemeriksaan tersebut lantaran berkas penggunaannya lengkap disertakan. “Insya Allah tidak ada masalah karena penggunaannya betul,” kata pria yang juga Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW-IPHI) Sumut itu.

Sedangkan Sanggam Bakkara Ketua Panitia Natal Oikumene Sumut 2013 dan Indra Wahidin Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi) sebagai salah satu dari beberapa perwakilan lembaga yang pertama kali hadir terlihat keluar dari ruangan pemeriksaan dan beranjak keluar kantor Kejari Medan. Baik Sanggam dan Indra saat ditanya wartawan menyebutkan, mereka belum dapat giliran pemeriksaan.

“Belum diperiksa, masih menunggu giliran,” ujar Indra yang juga Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sumut itu. Sekitar satu jam keluar kantor Kejari Medan, Sanggam dan Indra terlihat sempat berbincang dan berjalan beriringan kembali masuk ke ruangan pemeriksaan.

Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka Sumut, Nurdin Lubis usai pemeriksaan menyebutkan, pihaknya hadir dalam kapasitasnya sebagai ketua harian Kwarda Pramuka Sumut yang menerima bantuan hibah Pemprovsu tahun 2012 sebesar Rp1,995 miliar dan Rp2 miliar di tahun 2013.

“Tiap tahun memang sejak dulu mendapat bantuan dari pemerintah. Karena saya dilantik sebagai ketua harian di akhir 2011 lantaran jabatan saya sebagai sekda (sekretaris daerah) provsu, sedangkan bapak Gatot Pujonugroho sebagai ketua umum,” bebernya.

Dana tersebut kata Nurdin digunakan untuk program kegiatan pramuka, berbagai pramuka yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. “Insya Allah kita pertanggungjawabkan semua, kita lengkap datanya. Ada dana yang bahkan kita kembalikan, tapi saya lupa berapa,” ujarnya yang datang sendirian.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Samsuri mengatakan, tim penyidik dari Kejagung menggelar pemeriksaan lanjutan terkait bansos 2012-2013. Yang diperiksa menurutnya merupakan lembaga penerima bansos provinsi Sumut dan dilakukan 15 penyidik Kejagung dipimpin Victor sebagai ketua tim penyidik.

“Kejari Medan ketepatan jadi tempat pemeriksaan. Jadi jumlah yang diperiksa mulai selasa sampai besok (Jumat (16/10) berjumlah 138 lembaga,” paparnya.

Dia menyebutkan, yang diperiksa adalah lembaga mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), tempat ibadah seperti masjid dan gereja, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan seperti sekolah dan pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga media.

“Jadi pemeriksaannya sampai Jumat (16/10/2015) besok untuk wilayah Medan. Minggu depan, dilanjutkan ke kabupaten lainnya dari Deliserdang hingga Madina, materi pemeriksaan dari Kejagung.  Kalau sebelumnya pemeriksaan dilakukan kepada SKPD, kali ini pemeriksaan dilakukan kepada penerima,” ungkapnya. (sah/sdf)

Feeds