Dari 104 Pengguna Bansos Sumut, Hanya 32 Lembaga yang Penuhi Panggilan

Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung

POJOKSATU.id, MEDAN – Setelah pekan lalu melakukan pemeriksaan maraton terhadap 138 lembaga penerima dana bansos dan hibah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013, pada Senin (19/10/2015) penyidik Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menggara 104 LSM penerima dana bansos di Medan.

Namun, dari ratusan LSM penerima dana bansos yang dipanggil itu hanya 32 lembaga yang memenuhi panggilan penyidik. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan Samsuri.

Samsuri mengatakan, 104 LSM yang dipanggil itu merupakan penerima bansos dari Kesbangpolinmas Provsu. Tetapi menurutnya, hanya sekitar 40% yang hadir memenuhi panggilan penyidik Kejagung di Kejari Medan. “Tidak sampai separuh dari LSM penerima bansos 2012-2013 yang hadir memenuhi panggilan penyidik Kejagung, hanya berkisar 40%,” kata Samsuri, Senin (19/10).

Banyaknya LSM yang tidak memenuhi panggilan, menurutnya pihaknya tidak berwenang mencampurinya. Samsuri mengaku, hal itu menjadi urusan dari penyidik. “Sejak awal, untuk pemeriksaan ini, Kejari Medan kebetulan menjadi tempat pemeriksaan tim Kejagung. Soal wewenang, itu milik Kejagung,” ucapnya.

Di sisi lain, kata Samsuri pemeriksaan lembaga penerima bansos di Medan sudah selesai. Namun, meski pemeriksaan lembaga penerima bansos di Medan telah selesai, namun penyidik Kejagung tetap akan berada di Sumut. Mereka menurutnya dalam pekan ini juga memeriksa penerima bansos di. sejumlah daerah seperti di Deliserdang Serdang Bedagai, Padangsidempuan danj kabupaten/kota lainnya yang akan dilakukan di kantor Kejari setempat.

“Rencananya, lusa (Rabu 21/10/2015) pemeriksaan tim penyidik Kejagung akan berlanjut di Lubukpakam Deliserdang lalu ke kabupaten dan kota lainnya,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, sejak Selasa (13/10) pekan lalu tim satgassus Kejagung berada di Kejari Medan memeriksa ratusan lembaga penerima dana bansos dan hibah Provsu. Pemeriksaan terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana bansos dan hibah pada tahun anggaran 2012-2013. Sebanyak 138 lembaga maupun anggota DPRD Sumut diperiksa di Kejari hingga Jumat (15/10) lalu.

Dari pemeriksaan tersebut, sebagian besar dari lembaga yang diperiksa mengaku tidak ada masalah terkait berkas laporan penggunaan dana bansos tersebut, termasuk juga pada proses pencairannya. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional lembaga dan untuk renovasi kantor lembaga tersebut. (sah/sdf)

Feeds