Ratusan Buruh Datangi Kantor Gubsu, Tolak RPP Pengupahan

 

Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) unjuk rasa di depan kantor Gubsu Selasa (20/10/2015) siang.| Foto: fir/pojoksatu.id

Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) unjuk rasa di depan kantor Gubsu Selasa (20/10/2015) siang.| Foto: fir/pojoksatu.id

POJOKSATU.id, MEDAN-Ratusan buruh di Sumatera Utara (Sumut) kembali mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro Medan, Selasa (20/10/2015) siang. Kali ini massa yang datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Sumut.

Dalam aksinya, massa menolak Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan. Pasalnya, kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan menyengsarakan rakyat, terutama kaum buruh atau pekerja.

“Kami menganggap RPP tentang pengupahan yang nantinya diputuskan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) jelas merugikan buruh dan pekerja,” kata Mujaryono salah seorang pengunjuk rasa dari K-SPSI Kabupaten Deli Serdang.

Dijelaskannya, dalam penetapan kenaikan upah yang dilakukan saat ini sudah bagus. Karena, dalam menentukan kenaikan upah berdasarkan hasil survei anggota dewan yang membidangi masalah pengupahan. Selain itu, kebijakan ini dilandasi oleh 60 item kebutuhan hidup rakyat.

“Penetapan kenaikan upah, biasanya dihitung berdasarkan hasil survei dari 60 item kebutuhan rakyat. Kemudian berapa persentasenya ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Akan tetapi, sambung Mujaryono, RPP tentang pengupahan tersebut, sistem yang dilakukan untuk menentukan kenaikan upah tidak berdasarkan hasil survei anggota dewan yang membidanginya terhadap 60 item kebutuhan rakyat kecil.

“RPP yang merupakan kebijakan pemerintahan Jokowi ingin merubah itu. Artinya, hasil survei tidak dilakukan lagi. Kenaikan upah itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja. Sementara, masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini yang tahu hanya pemerintah berapa persentasenya sedangkan rakyat kecil tidak tahu apa-apa. Jadi, kita khawatir nanti apa ada permainan,” cetusnya.

Tak hanya itu, masih kata Mujaryono, pemerintah saat ini menyampaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terlalu kecil, sehingga secara otomatis kenaikan upah buruh juga kecil.

“Kami dari serikat pekerja yang ada di Sumut, seperti Medan, Deli Serdang, Binjai dan Langkat, jelas menolak agar RPP tersebut segera dibatalkan. Kebijakan pemerintahan saat ini yang ingin memutuskan RPP tentang pengupahan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) akan merugikan rakyat kecil terutama kaum buruh,” sebutnya.

Diutarakan Mujaryono, meski penetepan kenaikan upah melihat hasil survei dari 60 item belum memenuhi kebutuhan buruh.

“Sebenarnya belum terpenuhi hanya berdasarkan survei 60 item. Untuk itu, harus ditambah lagi menjadi 90 item dan itu baru memenuhi kesejahteraan kaum buruh atau pekerja,” tukasnya.

Aksi unjuk rasa ini masih berlangsung damai, dengan pengawalan ketat petugas gabungan kepolisian dan Satpol PP. Petugas gabungan membentuk barisan di depan pagar pintu masuk gerbang kantor Gubsu. (fir/sdf)

Feeds