Eksepsi Terdakwa Dana Hibah Pilkada Deliserdang Ditolak

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSATU.id, MEDAN – Majelis Hakim Tipikor Medan menolak keberatan dua terdakwa kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah Pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2013, pada sidang di ruang Cakra I Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (3/11/2015).

Pada dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 234 juta dari total anggaran Rp 3 milliar lebih tersebut, Ketua Majelis Hakim Ahmad Sayuti mengatakan, dalam putusan selanya  mengatakan, kasus yang menjerat Mantan kepala kesekretariatan Panwaslu Deliserdang, Sofyan Nauli dan Mantan bendahara Panwaslu Deliserdang, Baker telah memasuki pokok perkara dan harus dibuktikan melalui persidangan.

Hakim selanjutnya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), John Wesly agar menghadirkan saksi pada persidangan berikutnya dan mengetuk palu tanda sidang ditunda pekan depan.

Seusai persidangan, Sofyan Nauli melalui tim penasehat hukum, Tengku Fitra Yupina didampingi Edy Purwanto, menegaskan akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut serta meminta agar saksi yang ada dalam dakwaan dihadirkan dalam persidangan.

Apa lagi menurutnya, Ketua Panwaslukada Deliserdang, Erwin Lubis diduga memiliki peranan pada terjadinya dugaan korupsi tersebut. “Nanti, kami akan ungkap kasus ini dalam proses persidangan.

Terlebih lagi untuk kasus ini penyidik Kejari Lubukpakam tidak menetapkan Ketua Panwaslukada Deliserdang, Erwin Lubis sebagai tersangka padahal semua transaksi pembiayaan tentunya diketahui oleh Ketua Panwaslukada Medan,”sebut Yupina yang juga didampingi pengacara lain, Shoimah dan Hasanuddin

Disebutkannya, sesuai dengan perjanjian MoU pemberian dana hibah dari Pemkab Deliserdang, segala bentuk pertanggungjawaban sepenuh menjadi kewenangan Ketua Panwaslukada Deliserdang. Selain itu mengenai adanya pembiayaan kegiatan dan pengeluaran tentunya diketahui oleh Ketua Panwaslu Deliserdang, Erwin Lubis.

Selain itu juga, segala bentuk kegiatan telah ada pertanggungjawaban termasuk sisa pemakaian dana hibah Rp 234 juta juga telah dikembalikan ke kas negara. Bahkan dalam kasus ini kata dia, ada keganjilan selama proses penyidikan dimana sewaktu pemeriksaan pihak penyidik memanggil dan meminta keterangan para saksi dengan surat panggilan sebagai tersangka yang kemudian berubah menjadi panggilan saksi

“Sehingga kuat dugaan ada intervensi dalam kasus ini yang hanya menjerat Sekretaris dan Bendahara Panwaslukada akan tetapi tidak menyentuh Ketua dan anggota Panwaslukada Deliserdang. Vina juga menyebutkan bahwa penghitungan kerugian negara juga menjadi tanda tanya sebab sesuai dengan ketentuan yang berhak melakukan pemeriksaan audit BPK dan bukannya BPKP,” pungkasnya. (sah/sdf)

Feeds