Buruh Desak Pemprovsu Tolak PP Nomor 78, Medan Macet Total

Ratusan buruh tergabung dari berbagai elemen terus berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (5/11/2011) siang. Massa mendesak Pemerintah Provinsi Sumut untuk menolak dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden RI. | Foto: fir/pojoksatu.id

Ratusan buruh tergabung dari berbagai elemen terus berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (5/11/2011) siang. Massa mendesak Pemerintah Provinsi Sumut untuk menolak dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden RI. | Foto: fir/pojoksatu.id

POJOKSATU.id, MEDAN-Ratusan buruh dari berbagai elemen di Sumatera Utara (Sumut) kembali membanjiri kantor Gubernur Sumut (Gubsu) di Jalan Diponegoro Medan, Kamis (5/11/2015).

Massa terus mendesak agar Pemerintah Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Salah seorang pengunjuk rasa dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Bambang Hermanto mengatakan, Pemprovsu dalam hal ini Plt Gubsu H T Erry Nuradi harus merespon aspirasi rakyat yakni kaum pekerja/buruh di Sumut dengan ikut menolak PP 78 Tahun 2015.

“Pemerintah (Pemprovsu) harus pro rakyat, peduli nasib kaum buruh dengan menolak PP Tentang Pengupahan. Penolakan harus dalam bentuk nyata, dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden RI di Jakarta,” kata Bambang ketika berorasi.

Menurutnya, pemerintah dapat mengabaikan PP yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016, dengan menaikan sebesar 35 persen bukan 11,5 persen.

“PP Tentang Pengupahan ini dinilai jauh dari kata layak. Sebab, pada akhirnya buruh tidak mendapat kesejahteraan atas kehidupannya,” sebut Bambang.

Dikatakannya, peraturan tersebut merupakan salah satu paket kebijakan ekonomi rezim pasar bebas Jokowi yang mengesampingkan kehidupan buruh. Sehingga, sudah dipastikan upah buruh semakin murah dan buruh di Indonesia menjadi termiskin sepanjang masa.

Setelah berorasi hampir satu jam, aksi buruh pun mendapat respon dari Pemprovsu. Sebanyak 10 orang perwakilan buruh diminta masuk ke dalam gedung untuk membahas apa yang menjadi tuntutan mereka.

Jalan Diponegoro Lumpuh Total

Aksi buruh gabungan dari SBSI 1992, SBMI Sumut, SBBI, SPSI, SBSU dan SPN ini, berlangsung damai dengan pengawalan ketat petugas kepolisian.

Namun begitu, aksi tersebut berdampak terhadap arus lalu lintas di Jalan Diponegoro Medan. Akibatnya, akses jalan yang berada di depan Kantor Gubsu itu lumpuh total karena massa berhamburan di badan jalan. Arus lalu lintas pun dialihkan ke Jalan Imam Bonjol. (fir/sdf)

Feeds

Resmi Menjanda Lagi, Musdalifah Bersyukur

POJOKSUMUT.com, MUZDALIFAH harus menerima kenyataan kembali berstatus janda. Pun demikian, dia mengaku bersyukur setelahPengadilan Agama Tangerang telah mencabut status pernikahannya …

Babak I : PSMS Vs Persita : 0-0

Dua menit kemudian, gelandang serang Persita Henry Rivaldi kembali lolos dari kawalan pemain PSMS, mampu melepaskan tendangan keras namun melenceng …