Pemburu Ilegal Paruh Burung Rangkong Segera Disidang

Burung Rangkong yang dilindungi undang-undang

Burung Rangkong dilindungi undang-undang

POJOKSATU.id, MEDAN – Tersangka perdagangan haram 12 paruh burung Rangkong dan getah karet dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) siap disidangkan. Berkas para tersangka ini sudah dilimpahkan ke dari Kejatisu ke Kejari Stabat Langkat.

Perwakilan penyidik TNGL, P Turnip menjelaskan, berkas tersebut sudah dilimpahkan ke Kejatisu pada Senin (2/11/2015) yang lalu. Menurutnya, berkas tersebut kemudian diteruskan ke Kejari Stabat karena locus delicti (lokasi) kasus tersebut berada di wilayah Langkat.

“Iya, Senin kemarin kita limpahkan, berkas kasus perdagangan 12 paruh rangkong dengan tersangka Z, dan berkas kasus 2,5 ton getah karet dengan tersangka M dan K,” katanya, Rabu (4/11/2015).

Paruh burung Rangkong hasil buruan ilegal

Paruh burung Rangkong hasil buruan ilegal

Dijelaskannya, untuk tersangka Z yang tak ditahan di rumah tahanan negara, yang sebelumnya sempat menitipkan uang Rp 100 juta ke BBTNGL sebagai bukti akan kooperativ sudah dikembalikan kepada istri tersangka.

Sedangkan untuk tersangka kasus 2,5 ton getah karet yang sejak ditangkap langsung ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, sampai saat ini tetap ditahan. “Untuk tersangka M dan K tetap dilakukan penahanan, mereka masih di rutan,” ungkapnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu, Chandra Purnama membenarkan adanya pelimpahan berkas tersangka Z, M dan K dari BBTNGL. Namun, kata dia, karena lokasi terjadinya perkara berada di Langkat, maka penanganannya diserahkan ke Kejari Stabat.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Stabat, Ilham menyebutkan, setelah pelimpahan berkas tersebut, pihaknya akan memelajari berkasnya kemudian segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Stabat untuk disidangkan. Dia membenarkan pihaknya tidak melalukan penahanan terhadap Z karena ada jaminan dari istri tersangka.

Legal Advisor Wildlile Crime Unit, Irma Hermawaty menyayangkan tersangka Z tidak ditahan meskipun hal tersebut merupakan haknya selama ada jaminan tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan atau merusak barang bukti.

“Kita sayangkan, mestinya, tetap dillakukan penahanan, ini sebagai cara untuk memberikan efek jera. Kita tak mau kecolongan seperti kasus trenggiling, yang mana kita sudah berkoordinasi dengan Kejagung, tapi tuntutan tetap kecil,” katanya.

Sebagaimana diketahui, PPNS BBTNGL hanya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus penjualan haram 12 paruh rangkong. Sedangkan rekan tersangka Z, yakni Alb memang ada indikasi pernah memburu namun di dalam kasus 12 paruh rangkong ini, dia hanya datang dari Pekanbaru dan tidak terlibat. Sehingga dia tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Namun demikian, untuk tersangka Z, Turnip mengatakan pihaknya tidak melakukan penahanan karena keterbatasan kewenangan PPNS sebagaimana diatur dalam UU RI N0 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. (sah/sdf)

Feeds