Penyanderaan Benny Basri Tak Timbulkan Efek Jera

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSATU.id, MEDAN – Penyanderaan (gijzeling) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap pengusaha real estate Kota Medan, Benny Basri baru-baru ini yang dinilai berujung antiklimaks.

Hal itu lantas disesalkan Pengamat Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Alfi Sahli.

Benny yang sebelumnya menunggak pajak Rp36,8 miliar hanya disandera dua hari (Rabu (4/11) hingga Jumat (6/11) di Rumah Tahanan (Rutan) kelas I Tanjung Gusta Medan. Menurut Alfi Sahli, gijzeling yang dilakukan Benny tidak akan menimbulkan efek jera bagi penunggak-penunggak pajak lainnya.

“Dengan apa yang dibuat DJP terhadap Benny Basri para wajib pajak atau penunggak pajak lainnya baru akan mau membayar utang pajaknya jika ketahuan. Jadi kalau ketahuan bayar, kalau tidak ketahuan ya diam saja,” ujarnya Minggu (8/11/2015)

Padahal menurutnya, pajak tersebut merupakan kewajiban bagi pelaku kegiatan usaha yakni pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPn). Sebagai hak negara, harus ada penegakan hukum bagi penunggak pajak.

“Jangan ketika utang pajak dikembalikan masalah selesai. Harusnya ada dengan serta sanksi yang lain misalnya penutupan terhadap badan usahanya itu termasuk denda,” ungkapnya.

Selain itu, tindakan DJP yang seolah menutupi identitas DJP dengan alasan tidak ingin mempermalukan para wajib pajak menurutnya keliru.

Sebagai penunggak pajak, para pengusaha tersebut sudah mempermalukan dirinya sendiri. Apa lagi, DJP juga tidak merincikan apa saja utang pajak Benny Basri kepada masyarakat. Dengan begitu, akan muncul dugaan bahwa penghitungan pajak oleh DJP tidak transaparan.

“Tidak membayar pajak itu sudah jadi hal yang memalukan karena sebagai kewajiban. Dan kalau enggak dipublikasikan itu yang berbahaya. Bisa saja nilai pajaknya tidak sesuai dengan yang dibayarkannya,” bebernya.

Intransparansi utang Benny Basri yang dilakukannya tersebut memunculkan dugaan bahwa pelaporan utang pajak tidak sesuai dengan fakta. Bisa saja, fakta jumlah pajak yang disampaikan ke DJP tersebut fiktif.

“Selisih yang terjadi antara pajak yang dibayarkan dengan fakta kewajiban sebenarnya itulah yang menguntungkan oknum-oknum di DJP ataupun pihak perusahaan yang tentunya sama-sama senang.

Menurut Alfi, bisa saja oknum DJP menyebutkan kewajiban pajak yang dikeluarkan wajib pajak lebih kecil dari kewajiban seharusnya.

Dan tidak jarang para wajib pajak dan pengutip pajak menyepakati angka tertentu agar mendapat bagian dari tindakannya yang menyalahi aturan itu.

“Benar enggak laporan pajak sesuai dengan fakta? Bisa saja selisihnya luar biasa padahal pajaknya lebih dari itu,” pungkasnya. (sah/sdf)

Feeds

Resmi Menjanda Lagi, Musdalifah Bersyukur

POJOKSUMUT.com, MUZDALIFAH harus menerima kenyataan kembali berstatus janda. Pun demikian, dia mengaku bersyukur setelahPengadilan Agama Tangerang telah mencabut status pernikahannya …

Babak I : PSMS Vs Persita : 0-0

Dua menit kemudian, gelandang serang Persita Henry Rivaldi kembali lolos dari kawalan pemain PSMS, mampu melepaskan tendangan keras namun melenceng …