Hari Pahlawan, Ratusan Buruh di Medan Unjuk Rasa Tolak Upah Murah

Ratusan buruh  Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GBSI) unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (10/11/2015). | Foto: fir/pojoksatu.id

Ratusan buruh Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GBSI) unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (10/11/2015). | Foto: fir/pojoksatu.id

POJOKSATU.id, MEDAN-Momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional, yang jatuh pada Selasa (10/11/2015), diwarnai aksi unjuk rasa elemen buruh di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro Medan.

Dalam aksinya, ratusan masa yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GBSI) mendesak pemerintah untuk menghapuskan segala bentuk regulasi upah murah.

“Atas nama momentum Hari Pahlawan serta kerja sama yang lebih baik untuk membangun bangsa ini, kami meminta hapuskan segala bentuk regulasi upah murah dan cabut PP Pengupahan No 78 Tahun 2015,” ujar Ahmadsyach Ketua DPD GBSI dalam orasinya.

Menurutnya, PP Pengupahan No 78 Tahun 2015 yang isinya kenaikan upah buruh tidak boleh diatas 10% tersebut, menunjukan Jokowi-JK hanya mementingkan investor dan melupakan hak buruh untuk hidup layak.

“Penderitaan kaum buruh semakin kompleks. Karena, kaum buruh masih terjebak dalam sistem kerja kontrak dan outsourching, serta PHK yang semena-mena dan pelanggaran- pelanggaran hak normatif yang disebabkannya tidak berjalan peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja,” ungkapnya.

Selain menyuarakan persoalan buruh, ratusan massa GBSI ini juga menuntut pemerintahan Jokowi-JK dan Gubernur Sumut untuk menghapuskan korupsi, turunkan harga kebutuhan pokok, tolak kenaikan BBM dan TDL (Tarif Dasar Listrik), hentikan pemadaman listrik dan kelangkaan gas elpiji.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di ruas Jalan Diponegoro dialihkan karena massa memadati badan jalan. (fir/sdf)



loading...

Feeds