Manajemen Medan Plaza Diduga Ingin Lari dari Tanggung Jawab

Medan Plaza saat terbakar Sabtu 22 Agustus 2015 lalu. | Foto: fir/pojoksatu.id

Medan Plaza saat terbakar Sabtu 22 Agustus 2015 lalu. | Foto: fir/pojoksatu.id

POJOKSATU.id, MEDAN-Dua bulan lebih sudah peristiwa kebakaran gedung Medan Plaza, Jalan Iskandar Muda, berlalu. Namun, hingga kini nasib para pedagang yang membuka toko di gedung yang hangus dilalap si jago merah itu belum juga jelas.

Sampai saat ini Manajemen Medan Plaza tak juga memberikan ganti rugi terhadap para pedagang. Disebut-sebut, pihak manajemen ingin lari dari tanggung jawabnya.

Padahal, soal ganti rugi tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Medan beberapa waktu lalu. Hasilnya, pihak manajemen akan memberikan kepastian soal ganti rugi setelah RDP digelar pada 15 Oktober 2015.

Koordinator Himpunan Pedagang Medan Plaza (HPMP) Tumpal Tampubolon mengatakan, manajemen belum ada memberi kepastian soal ganti rugi. Mereka hanya janji-janji saja tanpa waktu yang jelas.

“Belum ada kejelasan sampai sekarang soal ganti rugi. Alasan manajemen pun tak jelas,” kata Tumpal bersama belasan pedagang lainnya saat mendatangi kantor manajemen Medan Plaza, Selasa (10/11/2015) siang.

Diutarakan Tumpal, saat RDP di DPRD Medan pada 15 Oktober lalu, bahwa manajemen akan memberikan kepastian soal ganti rugi setelah itu. Akan tetapi, sampai sekarang manajemen belum ada memberikan kejelasan ganti rugi tersebut. Malahan, manajemen memberikan surat edaran kepada pedagang.

“Kedatangan kita mau menemui pihak manajemen untuk mempertanyakan maksud dan tujuan surat edaran yang diberikan kepada para pedagang. Kami menduga, surat tersebut merupakan intimidasi terhadap pedagang dan juga pembohongan publik. Sekaligus, mempertanyakan juga soal pertanggung jawaban manajemen terhadap ganti rugi,” ungkap Tumpal.

Ia menyebutkan, surat edaran yang diberikan bertujuan supaya pedagang segera menyerahterimakan kios atau tempat usahanya masing-masing kepada manajemen.

Jika pedagang tak mengindahkan selama 14 hari terhitung dari tanggal surat itu dibuat, maka dinyatakan sepakat melakukan serah terima.

Alasan dari surat itu, karena dampak kebakaran tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, yang menurut aparat pemerintah agar manajemen melakukan pembersihan serpihan serta sampah-sampah sisa barang yang terbakar.

“Surat edaran itu menurut kami bentuk intimidasi dan kebohongan publik. Anehnya, surat tersebut sampai kepada kami baru hari ini dan kemarin, sementara tanggal yang tertera pada 3 November,” cetus Tumpal.

Menurutnya, pedagang sangat heran dari isi surat edaran itu. Sebab, masyarakat mana yang mengatasnamakan resah atau keberatan untuk dibersihkannya sisa-sisa barang yang terbakar.

“Masyarakat yang mana tidak jelas! Mereka menjual-jual nama masyarakat, sementara masyarakat sendiri sudah tahu bahwa kebakaran tersebut disebabkan karena adanya unsur kelalaian atau kesengajaan. Jadi, kita bingung masyarakat yang dikatakan resah, masyarakat mana? Tak hanya itu, mereka juga mengatasnamakan aparat pemerintah. Sementara aparat pemerintah yang mana tak bisa dibuktikan,” terangnya.

Karena itu, sebut Tumpal, dengan begitu manajemen sudah melakukan pembohongan publik. Untuk itu, para pedagang akan membawa masalah ini ke Kapolri guna meminta bantuan hukumnya.

“Sesuai surat edaran Kapolri yang terakhir, jangan menimbulkan informasi yang meresahkan. Jadi, surat edaran ini sudah jelas ada kaitannya karena informasi yang mereka berikan bohong, sehingga para pedagang resah dibuatnya. Selain itu, kenapa juga mengatasnamakan masyarakat atau aparat pemerintah,” bebernya.

Lebih lanjut Tumpal mengatakan, surat edaran seperti itu juga pernah diberikan kepada pedagang untuk ditanda tangani setelah satu minggu terjadinya kebakaran. Surat itu berupa berita acara untuk tidak menuntut pidana maupun perdata di kemudian hari.

“Jelas pedagang tidak ada yang mau menandatanganinya. Para pedagang diminta datang ke kantor manajemen untuk menandatangani surat itu. Lalu, surat itu kami bawa ke RDP di dewan untuk dibahas. Hasilnya, surat itupun dibatalkan. Akan tetapi, di kemudian hari manajemen tetap memaksa kepada sejumlah pedagang untuk menandatangani. Padahal, dewan sudah menganggap surat itu batal. Jadi, sebagian pedagang ada yang menandatangani surat itu dan sebagian lagi tidak mau,” terang Tumpal.

Ia menambahkan, dengan ada upaya-upaya yang dilakukan manajemen seakan mereka ingin lari dari tanggung jawab. “Kita melihat Medan Plaza ini ibarat ‘tambang emas’. Manajemen tetap mempertahankannya dan mengorbankan nasib para pedagang,” pungkasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Medan Plaza Hartanta Sembiring yang dikonfirmasi soal surat edaran tersebut berdalih bahwa di sekitar gedung yang terbakar itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal itu merupakan komplen dari masyarakat supaya segera dibersihkan.

“Kita menampung aspirasi masyarakat sekitar. Jadi, kita mengambil sikap untuk mensterilisasikan,” dalih Hartanta saat dihubungi via selulernya.

Disinggung soal ganti rugi para pedagang, Hartanta mengaku harus ada dasarnya. “Ganti rugi itu harus ada dasarnya. Jadi, ganti rugi yang menurut versi apa harus manajemen lakukan. Pedagang seharusnya mengasuransikan barang mereka, bukan pihak manajemen yang menanggungnya dan itu tertera di dalam kontrak,” sebut Hartanta.

Ditanya apakah pedagang mendapat ganti rugi, Hartanta terkesan memberi jawaban yang tak pasti. Ia berkilah menunggu hasil keputusan labfor. “Kita menunggu keputusan labfor. Karena, dalam hukum sudah jelas siapa salah akan menanggungnya,” tukasnya. (fir/sdf)



loading...

Feeds

Resmi Menjanda Lagi, Musdalifah Bersyukur

POJOKSUMUT.com, MUZDALIFAH harus menerima kenyataan kembali berstatus janda. Pun demikian, dia mengaku bersyukur setelahPengadilan Agama Tangerang telah mencabut status pernikahannya …

Babak I : PSMS Vs Persita : 0-0

Dua menit kemudian, gelandang serang Persita Henry Rivaldi kembali lolos dari kawalan pemain PSMS, mampu melepaskan tendangan keras namun melenceng …