Hakim Salah Vonis: Jadi Tiga Tahun Ya…

Syahrizal, eks bendahara penerimaan Dinas Perhubungan (Dishub) Langkat, terdakwa korupsi retribusi parkir Langkat 2012 di Ruang Kartika PN Medan, Kamis (12/11/2015)| Foto: sah/pojoksatu.id

Syahrizal, eks bendahara penerimaan Dinas Perhubungan (Dishub) Langkat, terdakwa korupsi retribusi parkir Langkat 2012 di Ruang Kartika PN Medan, Kamis (12/11/2015)| Foto: sah/pojoksatu.id

POJOKSATU.id, MEDAN-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasudungan P Sidauruk dan Arif kadarman langsung mendatangi Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Robert Posuma setelah membaca putusan yang dirasa keliru pada Syahrizal, eks bendahara penerimaan Dinas Perhubungan (Dishub) Langkat, terdakwa korupsi retribusi parkir Langkat 2012 di Ruang Kartika PN Medan, Kamis (12/11/2015).

Setelah terlibat percakapan dengan Ketua Majelis Hakim Roberti Posuma, Hakim Anggota Daniel Panjaitan dan Parlindungan Sinaga, selanjutnya Hakim Robert memanggil dan menyuruh terdakwa berdiri dari posisi duduknya di kursi pesakitan dan menyebutkan bahwa vonis 2,6 tahun yang disebutkannya salah dan diganti menjadi tiga tahun.

“Jadi tiga tahun ya. Ada kesalahan pencatatan,” kata Majelis Hakim Robert. Selanjutnya, Hakim Robert juga menyebutkan kepada pengunjung pernyataan kesilapan pada penyebutan putusan tersebut. “Tiga tahun ya, bukan 2,6 tahun,” bebernya.

Mendengar hal tersebut terdakwa yang tanpa didampingi penasehat hukum yang terlihat pasrah sejak awal hanya mengangguk mendengar keputusan tersebut kendati sempat mengernyitkan dahi.

Pada putusan yang awalnya dibacakan Majelis Hakim Anggota Daniel Panjaitan dan selanjutnya bergantian oleh Hakim Robert saat pembacaan vonis, majelis hakim menyebutkan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 21 Tahun 2001.

Hakim juga menyebutkan, terdakwa yang saat itu juga menjabat kepala seksi (kasi) perparkiran Dishub Langkat secara berlanjut mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sejak Februari 2012 hingga Desember 2012. Merugikan uang negara sebesar Rp324.161.500, terdakwa hanya menyetorkan ke kas umum daerah Rp1,436 miliar dari realisas penerimaan retribusi Rp1,760 miliar lebih.

“Terdakwa juga harus membayar denda Rp150 juta dan jika tidak dibayarkann sesuai waktu yang ditentukan, maka terdakwa dibebani hukuman tiga bulan penjara. Terdakwa juga membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp324.161.500 subsider satu tahun enam bulan kurungan,” ujar majelis hakim.

Sebelumnya, sebidang tanah milik Syahrizal di kawasan Langkat yang diperkirakan bernilai Rp50 juta juga sudah diserahkan kepada JPU untuk selanjutnya dilelang serta uang Rp25 juta disita untuk menutupi kekurangan kerugian negara.

JPU Hasudungan P Sidauruk usai sidang menyebutkan, ada kesalahan pencatatan sehingga hakim menyebutkan vonis Syahrizal lebih ringan dari putusan seharusnya yang sesuai dengan tuntutan JPU.

“Tiga tahun bukan dua tahun 6 bulan. Terjadi kesalahan dalam pencatatan. Vonis hakim setelah kami jumpai ternyata sama dengan tuntutan JPU,” bebernya.

Hasudungan juga mengaku pikir-pikir dengan keputusan tersebut.

Pengamat Hukum Universitas Muhammmadiyah Sumatera Utara (UMSU) Alfi Sahli menilai, hakim tidak bisa seenaknya mengubah keputusan setelah mengetuk palu usai pembacaan putusan.

“Tidak bisa seperti itu. Berarti selama ini hakim tidak mempelajari kasus tersebut. Hakim kan seharusnya corong undang-undang. Jangan seperti itu. Ini jadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Masak sudah diketuk palu, jaksa datang langsung hakim meralat. Berarti hakimnya tidak tahu,” beber Alfi.

Menurutnya atas kesalahan tersebut, terdakwa jelas dirugikan. Menurutnya, terdakwa berhak melaporkan hal tersebut kepada Komisi Yudisial (KY) atas hal tersebut. “Ini harus jadi perhatian Mahkamah Agung (MA) agar ke depannya tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan orang lain atas kesalahan yang dilakukan hakim,” pungkasnya. (sah/sdf)



loading...

Feeds