Pemangkasan Anggaran Jadi Tantangan Kepala Daerah di Sumut

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan memangkas anggaran daerah mendapat tanggapan positif dari pengamat ekonomi di Sumut. Sejumlah ekonom menilai kebijakan tersebut menjadi tantangan bagi kepala daerah.

Menurut Ekonom dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario, pemangkasan anggaran sebenarnya bertujuan untuk penghematan. Karena, menteri keuangan merasa target pajak yang sangat besar sulit untuk dicapai. Sehingga, anggaran yang dipangkas pun berupa belanja tidak langsung atau operasional. Mengingat, memang sebagian besar di Indonesia kabupaten/kota memiliki anggaran operasional untuk gaji pegawai, belanja barang hingga perjalanan dinas.

“‪Di Sumut juga begitu, rata-rata belanja operasionalnya dalam APBD masih di atas 70 persen. Artinya, cuma 30 persen utk layanan masyarakat. Penghematan ini bertujuan agar pimpinan daerah lebih arif dalam membelanjakan APBD-nya dan mengoptimalkan untuk kepentingan rakyat‬,” ujar Wahyu Ario, Senin (8/8/2016).

Diutarakannya, pemerintah sebaiknya memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah yang telah baik mengelola keuangan daerahnya dan memberikan teguran kepada pimpinan yang tidak prorakyat. Uang rakyat harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, bukan untuk memperbesar biaya operasional.


Dia mengakui pemangkasan anggaran ini akan berdampak terhadap APBD Sumut. Sebab, sebenarnya Sumut memiliki APBD-nya sudah cukup besar. Hanya saja, terjadi salah pengelolaan dalam beberapa tahun yg lalu. Maka, imbasnya seperti ini.

“Tidak banyak dana yang bisa digunakan untuk pembangunan karena harus menutupi utang yang lalu. Memang sulit untuk bergerak akhirnya, tetapi itulah tantangan. Namun begitu, banyak provinsi lain yang memiliki dana transfer lebih rendah tetapi mereka dapat mengelolanya secara baik dan optimal,” tutur Wahyu Ario.

Ia menyebutkan, diyakini Gubernur Sumut H T Erry Nuradi punya kapabilitas untuk melakukan pengelolaan anggaran lebih baik ke depan. Asalkan, komitmen yang kuat dibarengi dengan tindakan tegas bagi aparatur yang menyelewengkan anggaran. Selain itu, membelanjakan anggaran secara tepat yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Sumut.

“Tidak hanya Sumut kok yang dipotong, tetapi semua provinsi dan kabupaten/kota kena pangkas anggarannya. Makanya, ini menjadi tantangan bagi pimpinan daerah. Walau demikian, masih berlomba-lomba orang kepingin jadi pimpinan daerah, dan itulah yang menjadi tantangan,” sebutnya sembari menambahkan, ada daerah yang semakin baik tetapi banyak pula daerah yang tidak berubah perekonomiannya ketika dana perimbangan makin meningkat.

Sementara, Ekonom dari Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) di Sumut, Gunawan Benjamin menyatakan, kalau pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tentunya memang pasti akan mempengaruhi APBD Sumut. Sebab, memang sebagian APBD dibiayai dengan adanya transfer dari pusat.

Meski demikian, jika melihat sejumlah pos anggaran yang dicabut adalah belanja pegawai, biaya perjalanan dinas, biaya konsinyering dan biaya pembangunan gedung pemerintah, maka bisa disimpulkan adanya sedikit pelemahan pada konsumsi yang mengakibatkan motor pembangunan yang disumbangkan oleh konsumsi akan menurun.

“Pemangkasan anggaran tersebut memang benar akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun anggaran tersebut dipotong, konsentrasi ke arah pembangunan yang lebih produktif justru terlihat saat ini. Karena, sejumlah pos anggaran pembangunan infrastruktur tidak mengalami penurunan,” ujarnya.



loading...

Feeds