Perkuat Tata Kelola Perguruan Tinggi, USU Gandeng BPKP Sumut

USU

USU

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Universitas Sumatera Utara (USU) kembali melanjutkan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kerjasama ini untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi (good university governance).

Penandatangan MoU dihadiri oleh Rektor USU Prof Runtung, Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dadang Kurnia Ak MBA, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Mulyana, Kabid Internal Pemerintahan Pusat Bambang Kardiono, Wakil Rektor IV Unimed, Direktur Politeknik Negeri Medan dan Kepala Bidang BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara beserta perangkat jajaran lainnya.

Rektor USU Prof Runtung melalui Wakil Rektor 2 Muhammad Fidel Ganis Siregar mengatakan, kerjasama dengan salah satu lembaga keuangan negara ini terjalin sejak tahun 2007. Dalam implementasi kerjasama tersebut, USU menerima pendampingan tentang penguatan tata kelola perguruan tinggi.

“Bentuk pendampingan dalam kerjasama ini diantaranya penyusunan standar pelayanan (SPM) dan penyusunan standar biaya umum (SBU). Kemudian penyusunan tarif, penerapan manajemen risiko di lingkungan perguruan tinggi, penyusunan laporan keuangan USU, pengembangan sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi serta keuangan di lingkungan USU,” ungkap Muhammad Fidel, Senin (8/8/2016).

Tak hanya itu, lanjutnya, bentuk pendampingan lainnya yaitu bimbingan teknis akuntansi dan auditing bagi SDM di USU. Bahkan, pendampingan juga dilakukan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa USU.

“Kerjasama ini sangat bagus dan bertujuan memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang bersih dari korupsi. Selain itu, ini juga menghindari adanya aturan hukum yang dilanggar,” tuturnya.

Sementara, salah seorang unsur pimpinan BPKP Sumut Dra Maryam Harman Ak MSi mengatakan, bahwa hal terkait tentang kebijakan yang berhubungan dengan laporan keuangan haruslah diperhatikan. Selain itu, dapat juga dipertanggung jawabkan.

“Kebijakan yang dilakukan sah-sah saja. Asalkan, tidak menyinggung gratifikasi dan akuntabilitas,” ujar Maryam. (fir/pojoksumut/nin)



loading...

Feeds