Mantan Anggota DPRD Medan yang Baca Doa di Rapat Paripurna Itu Mengaku…

Situasi rapat paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo
foto : ricardo/jpnn

Situasi rapat paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo foto : ricardo/jpnn

POJOKSUMUT.com, JAKARTA-Pembacaan doa di sidang paripurna DPR RI Selasa siang (16/8/2016) membuat gempar dunia maya. Bagaimana tidak, isi doa yang dibacakan setelah pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo itu dipenuhi kritik dan sindiran terhadap kinerja pemerintah.

Tak lama setelah sidang ditutup video berjudul “Doa Menggemparkan Setelah Pidato Presiden di Sidang MPR/DPR 16 Agutustus 2016” beredar di YouTube. Komentar pro dan kontra netizen mengenai video tersebut pun bermunculan.

Muhammad Syafi’i, anggota DPR dari Fraksi Gerindra yang membaca doa tersebut awalnya tertawa ketika mendengar bahwa apa yang disampaikannya telah membuat gempar. Saat ditanya apakah ia membaca teks atau tidak, Syafi’i menjawab tidak.

Baca Juga : Bikin Heboh! Isi Doa Penutup Rapat Paripurna Ini Bernada Sindiran

“Enggak pakai. Muncul saja. Tapi memang beberapa hari sebelumnya dimintain teks (oleh Setjen DPR), tapi saya bilang saya tidak pernah pidato atau baca doa pakai teks, tapi tergantung pada yang saya dengar yang saya lihat,” katanya di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Sebelum naik podium membaca doa dalam forum yang dihadiri Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan banyak orang penting di negeri ini, Setjen DPR sempat bertanya kembali soal teks doanya. Tapi karena memang tidak punya, Syafi’i tetap dipersilahkan menjalankan tugas itu.

“Alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah SWT,” tukas anggota Komisi III itu.

Soal isi doanya terkesan menyindir pemerintah, Syafi’i berdalih bahwa itu hanya refleksi kemerdekaan. Dia mengklaim hanya menyampaikan suasana kebatinan yang sebenarnya sedang dirasakan oleh masyarakat.

Kalaupun doanya itu akan disikapi negatif oleh pendukung Jokowi, Syafi’i mengaku menerima apapun resikonya. Tapi ia menegaskan bahwa apa yang dia ucapkan dalam dalam doa di forum kenegaraan itu bukan pesanan Partai Gerindra.

“Sama sekali tidak ada. Ya kan setiap tindakan ada resikonya. Kita kan ingin memperbaiki. Kan itu juga ditutup dengan kalimat, kalau bertobat, ya bagus. Tapi kalau tidak tobat kan, kita ini sudah sengsara,” tutur anggota Dewan Penasehat DPP Gerindra.



loading...

Feeds