Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila di Medan, Selasa (28/2/2017).
foto : fir/pojoksumut

Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila di Medan, Selasa (28/2/2017). foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor Perkebunan Sawit, Pertanian dan Pangan” di Hotel Hermes Palace, Jalan Pemuda, Medan, Selasa (28/2/2017).

Pasalnya, Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi kedua dengan jumlah pengaduan kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) terbanyak di Indonesia setelah Jakarta.

“Sumut nomor dua setelah Jakarta dalam kategori pengaduan terbanyak ke Komnas HAM. Dari 8.249 berkas pengaduan dan 746 kasus yang masuk kepada kami pada 2015, Sumut menduduki peringkat kedua terbanyak pengaduannya,” ungkap Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila di Medan, Selasa (28/2).

Noor Laila tampil sebagai pembicara pada diskusi publik digelar International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) terkait pentingnya prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian dan pangan.

Selain Noor Laila, diskusi ini juga menghadirkan pembicara lainnya, seperti Kepala Pusham unimed Majda El Muhtaj, dosen sosiologi USU Muba Sidauruk, dan Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provsu, Frans Bangun.

Noor Laila menyebutkan, kasus hak yang dilanggar paling tinggi adalah hak atas kesejahteraan dan memeroleh keadilan. Sedangkan konflik yang biasa terkait dalam hak tersebut adalah konflik agraria dan hak ketenagakerjaan.

“Konflik perkebunan dan infrastruktur masuk pada urutan tertinggi di Sumatera Utara,” ujarnya.

Selain itu, juga ada masalah pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Misalnya buruh di perusahaan kelapa sawit yang tidak dimasukkan sebagai pegawai tetap. Justru karyawan yang dijadikan pegawai tetap.

“Buruh kan memegang peran penting bagi perusahaan sawit. Kalau tidak ada buruh, apa bisa perusahaan itu menghasilkan sawit? Perusahaan bisa terganggu incomenya tanpa buruh tersebut,” bebernya seraya menegaskan hal seperti itu merupakan bentuk pelanggaran.

Dia juga mengungkapkan bentuk perbudakan modern yang banyak terjadi di sektor perkebunan. Menurutnya kondisi itu terjadi karena ada kecenderungan perdagangan manusia yang eksploitatif yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan dipekerjakan secara eksploitatif.

“Perbudakan modern itu banyak terjadi di perkebunan. Tidak ada hak-hak dasar yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Ini bentuk dari perbudakan modern,” ulasnya.

Di Indonesia, kata dia, menurut data-data pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM pada 2015 menunjukkan bahwa korporasi merupakan pihak kedua yang sering melanggar HAM sesudah kepolisian.

“Pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM adalah Kepolisian dengan 2.734 pengaduan, Korporasi dengan 1.231 pengaduan, dan Pemerintah Daerah dengan 1.011 pengaduan,” sebutnya.

Ia mengingatkan, masyarakat Sumut yang ingin pengaduannya disampaikan ke Komnas HAM, tidak harus datang ke kantor Komnas HAM. Itu bisa dilakukan dengan mengirimkan surat yang dilampirkan fotokopi pengadu atau korban dialamatkan ke Jalan Latuhari, Menteng Jakarta Pusat.

“Cantumkan juga kontak person dan alamat yang jelas. Buat kronologis kejadian dan kirim data pendukung jika ada,” ujarnya.

Dia menegaskan, pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM tidak dipungut biaya alias gratis. “Kalau ada oknum kami yang meminta bayaran, tolong laporkan,” ucapnya.



loading...

Feeds

Nias Barat Diguncang Gempa

Dilansir dari situs resmi Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 20.17 WIB dengan berkekuatan 4,2 Skala …