50 Persen Lebih SMK di Sumut Masih UN Manual

UN berbasis komputer

UN berbasis komputer

 
POJOKSUMUT.com, MEDAN-Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2017 khususnya tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sumatera Utara (Sumut), tak bisa diselenggarakan 100 persen. Sebab, 50 persen lebih SMK di Sumut tak memiliki sarana atau infrastruktur yang memadai.
Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, Rosmawati Nadea mengungkapkan, dari sekira 968 SMK negeri dan swasta di Sumut, 50 persen lebih masih harus tetap melaksanakan UN manual dengan tulisan tangan.
Kondisi itu terjadi lantaran keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di sekolah-sekolah tersebut, termasuk kurangnya komputer dan jaringan internet. Apalagi di daerah seperti Nias. Sedangkan sisanya, lanjut dia, lebih dari 40% sekolah menyelenggarakan UNBK.
“Program Disdik Sumut ke depan, karena UNBK memang asal dari SMK maka bidang pembinaan sekolah kejuruan akan terus diupayakan secepatnya. Tujuannya, agar semua SMK dapat menggelar UNBK. Sekarang ini, Disdik akan mendata ke seluruh Sumut, berapa banyak lagi SMK yang belum punya server dan PC komputer untuk dicarikan solusinya,” ujar Rosmawati kepada wartawan akhir pekan ini.
Diutarakannya, diharapkan untuk pengadaan anggaran atau dananya bisa digunakan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Bahkan, bila perlu digunakan CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan untuk pengadaan perangkat ujian ini.
“Disdik Sumut sudah merancang pertemuan-pertemuan dengan beberapa stakeholder, seperti Pertamina agar bisa membantu dalam suksesnya program UNBK khususnya tingkat SMK di Sumut. Sebab, sistem pendidikan nasional ini bukan hanya tanggung jawab provinsi saja tetapi semua pihak,” cetusnya.
Dia menuturkan, untuk pelaksanaan UNBK, kota-kota dengan akses internet yang baik seperti di Medan, rata-rata sudah menjadi penyelenggara. Namun kota-kota terpencil seperti Nias akan dikoordinasikan lagi ke pemerintah kabupaten/kota supaya aksesnya dibuka.
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Prof Syaiful Sagala mengatakan, masih sedikitnya SMK sebagai penyelenggara UNBK memperlihatkan bahwa selama ini bupati/ walikota tidak fokus dan tidak memprogramkan dengan baik pelaksanaan pendidikan di jenjang tersebut.
Sehingga, ketika pengalihan kewenangan ke provinsi 1 Januari 2017, Disdik Sumut tentu belum sempat menjalankan programnya lantaran masih sibuk membenahi penarikan aset serta sumber daya manusia (SDM) dan anggaran.
“Provinsi menerima warisan yang seperti ini (SMK tanpa fasilitas), tentunya sangat kita sayangkan,” ujar Syaiful.
Menurut akademisi yang juga sebagai Ketua Dewan Pendidikan Sumut ini, diharapkan ada banyak perubahan yang akan terjadi di dunia pendidikan pada tahun 2018 dan 2019 mendatang. Karenanya, Disdik Sumut diminta secepatnya mempersiapkan pendataan fasilitas sekolah. Sehingga, saat ada stakeholder yang ingin menyalurkan CSR ke sekolah bisa mendapatkan informasi akurat dari Disdik Sumut langsung.
“Apabila sudah ada pendataan fasilitas sekolah, maka bantuan mudah disalurkan. Sebab, CSR biasanya diberikan dalam bentuk barang, dan perusahaan langsung memberikan ke sekolah,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui, waktu pelaksanaan UN maupun UNBK tingkat SMK secara serentak kurang lebih tinggal seminggu lagi. Sesuai hasil rapat koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa waktu lalu, UN/UNBK dijadwalkan pada 3-6 April.
Sedangkan SMA/MA, pada 10-13 April. Sementara, pelaksanaan UN/UNBK SMP dibagi dua gelombang, yakni pada 2-4 Mei dan 15 Mei untuk gelombang pertama. Gelombang kedua, dilaksanakan pada 8-10 Mei dan 16 Mei.
Dalam pelaksanaan tahun ini, mata pelajaran yang akan diujikan yakni untuk jenjang pendidikan SMK yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Teori Kejuruan.

Untuk SMA, mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan satu mata pelajaran pilihan sesuai jurusan. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds