Awas! Empat Usaha Penukaran Uang Asing di Sumut Tak Berizin

ilustrasi
foto : pakistan today

ilustrasi foto : pakistan today

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Sumatera Utara (BI Sumut) membeberkan, Empat Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau usaha penukaran uang asing belum mengantongi izin operasi.

“Berdasarkan market intelejen yang telah dilakukan oleh Tim Perizinan dan Pengawasan, diketahui terdapat Empat KUPVA BB tidak berizin di wilayah kerja kita,” ujar Kepala BI Sumut, Arief Budi Santoso, Jumat (31/3/2017).

Namun sayangnya, Arief belum mau menyebutkan dan masih merahasiakannya.

Diutarakan Arief, 4 pelaku usaha penukaran uang asing tersebut merupakan bagian dari 55 KUPVA BB yang terdaftar. Namun, 51 lagi telah memiliki izin.

“Kita telah menyampaikan surat himbauan kepada 4 KUPVA BB tidak berizin tersebut untuk segera mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara KUPVA BB berizin. Selain itu, kita juga membagikan leaflet KUPVA BB berizin, daftar dokumen pendukung permohonan izin yang disertai dengan penyuluhan kepada KUPVA BB tidak berizin dimaksud,” tutur Arief.

Sebelumnya, kata Arief, pihaknya menegaskan adanya kewajiban bagi penyelenggara KUPVA BB untuk memperoleh izin beroperasi. Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), di mana KUPVA BB yang saat ini belum memperoleh izin dari Bank Indonesia memiliki kesempatan untuk segera mengajukan izin paling lambat 7 April 2017.

Disebutkan dia, pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pelaku usaha penukaran uang asing yang membandel atau tidak mengurus izin.

Penertiban dilakukan apabila setelah berakhirnya masa batas waktu tersebut. Dengan kata lain, apabila masih terdapat usaha penukaran uang asing yang tidak berizin hingga 7 April 2017, maka akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha/pencabutan izin usaha.

“Kita akan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam operasi penertiban. Ketentuan perizinan tersebut tercantum dalam PBI No.18/20/PBI/2016 dan SE No.18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank,” ungkap Arief.



loading...

Feeds

Mari Selamatkan Hutan Batangtoru

"Selama ini yang terjadi, apalagi di Sumatera Utara, upaya konservasi selalu kalah dengan industri. Selain advokasi, yang harus dilakukan adalah …