Baca Nih! Ketentuan Baru tentang Bilyet Giro

ilustrasi

ilustrasi

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Pada akhir tahun 2016, Bank Indonesia mencabut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro dan menggantikannya dengan menerbitkan peraturan baru tentang Bilyet Giro (BG) dan peraturan lain terdampak.

Peraturan dimaksud adalah :
1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro;
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 tentang Bilyet Giro;
3. PBI No. 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
4. SEBI No. 18/39/DPSP tanggal 28 Desember 2016 tentang Perubahan Kedua atas SEBI Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong tanggal; dan
5. SEBI No. 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas SEBI No. 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

“Ketentuan tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2017,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Sumatera Utara (BI Sumut), Arief Budi Santoso, Jumat (31/3/2017).

Diutarakannya, penerbitan ketentuan baru tentang BG tersebut dilakukan setelah memperhatikan beberapa hasil kajian tentang BG yang dilakukan sejak tahun 2002 sampai dengan 2016 serta masukan dari akademisi, perbankan dan pelaku usaha dalam Forum Group Discussion (FGD).

Adapun penerbitan ketentuan BG tersebut dimaksudkan antara lain untuk :
1. Menegaskan fungsi BG sebagai alat pembayaran berbasis warkat melalui pemindahbukuan, bukan sebagai surat berharga yang dapat dipindahtangankan;
2. Menyempurnakan syarat formal BG dengan menambahkan tanggal efektif sebagai syarat formal dan menghapus tempat penarikan sebagai syarat formal; dan
3. Meningkatkan keamanan penggunaan BG dengan cara memperpendek masa berlaku BG menjadi hanya 70 hari, dan mengatur kewajiban pihak pengguna BG menjadi lebih transparan termasuk mewajibkan bank untuk melaporkan penggunaan BG.



loading...

Feeds