Kami Heran Kenapa KPK Terus Menerus Dianggap Musuh

Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua dari kiri) memberi orasi ilmiah di Kampus USU, Medan, Jumat (7/4/2017). foto : fir/pojoksumut

Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua dari kiri) memberi orasi ilmiah di Kampus USU, Medan, Jumat (7/4/2017). foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, wacana DPR RI untuk melakukan revisi UU KPK tidak perlu. Sebab, upaya pemberatasan korupsi yang dilakukan KPK masih cukup efektif.

Sehingga, apabila wacana revisi tersebut direalisasi saat ini, maka akan berdampak sistematis terhadap melemahnya gerakan pemberantasan korupsi.

“Semua unsur di KPK kompak menolak revisi UU KPK. Untuk itu, DPR perlu mendengarkan KPK supaya mengetahui apa yang dibutuhkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di tanah air.Karena, DPR memegang peranan strategis dalam pemberantasan korupsi, dan sebaliknya DPR juga harus bertanggung jawab kepada rakyat bila fungsinya digunakan justru untuk melemahkan KPK,” ujar Agus saat memberi orasi ilmiah di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (7/4/2017).

Dia menuturkan, dalam rapat pembahasan usul perubahan atas UU KPK yang diselenggarakan DPR, KPK hanya berusia 12 tahun. Selain itu, dalam draf revisi disebutkan lebih difungsikan sebagai lembaga pencegahan korupsi, bukan penindakan korupsi.

Berikutnya, KPK hanya bisa menangani kasus korupsi dengan nilai kerugian minimal Rp50 miliar. Adapun kewenangan penyadapan juga harus seizin ketua pengadilan negeri. Ada lagi desakan bahwa KPK disebut lembaga adhock. Padahal, dalam UU Nomor 30/2012 Tentang KPK tidak ada kalimat yang menyebut KPK bersifat adhock.

“Kami heran kenapa KPK terus menerus dianggap musuh. Padahal KPK hanya ingin memperbaiki kondisi Indonesia agar Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terus membaik dan bisa menembus angka 50. Kalau IPK sudah 50, silahkan revisi UU KPK,” cetus Agus.



loading...

Feeds