Dialihfungsikan, Rektor USU Segera Tertibkan Rumah Dinas Dosen

Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu (kanan ujung) bersama Wakil Rektor I Prof Dr Rosmayati (tengah) dan Wakil Rektor I Unimed Prof Dr Abdul Hamid (kiri).
Foto : Fir/pojoksumut

Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu (kanan ujung) bersama Wakil Rektor I Prof Dr Rosmayati (tengah) dan Wakil Rektor I Unimed Prof Dr Abdul Hamid (kiri). Foto : Fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Pengalihfungsian rumah dinas dosen di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU) kini menjadi perbincangan hangat. Betapa tidak, rumah dinas yang seharusnya menjadi tempat tinggal ternyata dikomersialisasi oleh oknum dosen menjadi rumah kos-kosan bagi para mahasiswa.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghuni, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hal Atas Rumah Negara. Penghuni rumah negara dilarang menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain, mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah, dan menggunakan rumah tidak sesuai fungsinya.

Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu menyatakan, penyalahgunaan rumah dinas yang tidak sesuai fungsinya itu akan segera ditertibkan. Sebab, penyalahgunaan itu telah melanggar aturan yang berlaku.

“Kita sudah melakukan identifikasi dan pendataan terhadap rumah dinas. Jadi, tidak boleh rumah dinas beralih fungsi menjadi usaha kos-kosan, apalagi disewakan. Hal ini sudah pasti melanggar aturan,” ujar Runtung yang ditemui usai menghadiri temu pers terkait penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2017 di Kampus Unimed, Selasa (11/4/2017).

Runtung mengaku, penertiban penggunaan rumah dinas dosen ini bukan keinginan dirinya melainkan perintah undang-undang. Selain itu, penertiban nantinya juga berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Ada empat rumah dinas yang diserahkan Unimed ke USU, yang saat ini masih dihuni oleh orang di dalamnya. Karena itu, dalam waktu dekat ini kita akan mengirimkan surat peringatan kepada penghuninya untuk mentaati aturan yang berlaku agar mengosongkan,” kata Runtung tanpa menyebutkan siapa penghuninya.

Dia menegaskan, jika penghuni yang menempati rumah dinas itu tidak mengindahkan surat peringatan terakhir tersebut, maka akan menggunakan bantuan keamanan dari kepolisian untuk melakukan pengosongan. Sebab, undang-undang membenarkan meminta bantuan kepolisian dalam rangka penertiban rumah dinas yang bukan seharusnya dihuni oleh mereka.

“Perlu digaris bawahi, kebijakan ini harus ditempuh rektorat karena ada temuan dari BPK (Badan Pemeriksaa Keuangan). Kalau temuan ini tidak ditindak lanjut, maka rektor yang disalahkan. Artinya, ini bukan keinginan rektorat tapi amanat undang-undang,” tegasnya.



loading...

Feeds