Pleidoi untuk dan dari Dahlan Iskan : Tuntutan Bui untuk Pengabdi

Dahlan Iskan
foto : JPG

Dahlan Iskan foto : JPG

POJOKSUMUT.com, SEJAK jaksa membacakan tuntutannya enam hari yang lalu, saya fokus pada upaya membebaskan batin saya dari pertanyaan ini: Siapa yang lebih dulu kenal Sam Santoso, pengusaha besar yang dikenal sebagai pemilik dua pabrik keramik terkemuka PT Kuda Laut Mas dan PT Jatisuma yang kemudian melalui PT Sempulur membeli aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung itu. Saya ataukah Saudara Wisnu Wardana?

Sam Santoso, dalam kesaksian tertulis di bawah sumpah, mengatakan sayalah yang memperkenalkan Wisnu Wardana padanya. Sedang Saudara Wisnu Wardana dalam kesaksiannya membantah bahwa dialah yang memperkenalkan Sam Santoso kepada saya dalam satu makan siang di Hotel Mirama Surabaya.

Saksi Oepojo menjelaskan, Sam sudah lama kenal Wisnu Wardana. Bahkan, Sam pernah membantu memperbaiki kiln pabrik keramik Tulungagung saat Wisnu Wardana menjadi direktur pabrik keramik Tulungagung. Berarti Sam sudah lebih dulu kenal dengan Wisnu Wardana.

Lima hari terakhir ini saya terus menelusuri kesaksian Oepojo itu. Lima hari terakhir ini saya mencari dan mencari dan mencari siapa saja yang bisa memberikan keterangan lebih jelas atas kesaksian Oepojo tersebut. Pencarian dan pencarian yang tidak mudah. Banyak mantan pimpinan Perusda Jatim PD Sarana Bangunan yang dulu membawahi pabrik keramik Tulungagung sudah meninggal.

Maklum, kejadian perkara ini sudah 14 tahun. Tapi, Allah Maha Besar. Rabu kemarin salah seorang mantan pimpinan perusda tersebut ke rumah saya. Beliau menjelaskan bahwa sebelum ada PT PWU, Saudara Wisnu Wardana juga sudah pernah menjadi kepala unit pabrik keramik Tulungagung.

Pada saat itu pabrik keramik Tulungagung membeli mesin pembuatan keramik dari PT Jatisuma milik Sam Santoso. Mesin itu, kata beliau, mesin bekas yang dicat baru. Beliau tahu karena bersama Wisnu Wardana berkunjung ke perusahaan milik Sam Santoso, untuk melihat mesinnya.

Menyimak penjelasan tersebut, saya sedih. Pertama, mungkinkah pabrik keramik Tulungagung tidak bisa diperbaiki juga karena mesin-mesinnya yang baru dibeli ternyata mesin bekas?

Kedua, ketika fakta baru ini saya konsultasikan, penasihat hukum saya mengatakan sistem hukum kita tidak bisa lagi menerima saksi baru saat proses persidangan sudah sampai pada tuntutan. Saya tentu tidak ingin merusak sistem hukum tersebut, namun fakta ini perlu saya sampaikan untuk setidaknya bisa membebaskan batin saya.

Pertama, jaksa telah mendakwa saya melakukan penjualan aset Pemda/PT PWU Jatim di Kediri dan Tulungagung tanpa persetujuan DPRD. Sayang, jaksa hanya mengajukan satu orang saja saksi dari DPRD Jatim. Itu pun tidak ada hubungannya dengan peristiwa di tahun 2003 itu. Saksi tersebut baru menjabat sekretaris DPRD Jatim tahun 2014. Alias baru 11 tahun kemudian.

Saksi tidak tahu sendiri, tidak melihat sendiri, dan tidak mendengar sendiri. Padahal, masih banyak saksi hidup yang mestinya bisa dimintai keterangan. Jaksa seperti menganggap semua anggota DPRD Jatim seolah sudah meninggal hanya karena kejadian yang diperkarakan ini memang sudah 14 tahun yang lalu.

Untungnya, dengan mudah penasihat hukum saya bisa menghadirkan dua orang saksi kunci, mantan tokoh DPRD Jatim. Keduanya menjalani sendiri proses pembahasan penjualan aset tersebut di DPRD Jatim. Saksi Pak Dadoes Sumarwanto adalah ketua komisi C, komisi yang ditugasi membidangi perekonomian, termasuk membidangi perusahaan daerah. Saksi Pak Ir Farid Alfauzi yang sekarang anggota DPR RI adalah juga anggota komisi C yang juga sekaligus ketua fraksi di DPRD Jatim.

Kedua saksi menjelaskan bahwa penjualan aset untuk membeli aset tersebut sudah dibahas secara mendalam di DPRD Jatim. Pembahasannya sampai memakan waktu enam bulan. Bukan saja di tingkat komisi C, bahkan dilanjutkan ke tingkat pimpinan DPRD yang di dalamnya melibatkan semua pimpinan fraksi dan pimpinan kelengkapan DPRD. Bahkan DPRD juga mengirim delegasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengonsultasikannya.

Hasil rapat di DPRD jelas minta PT PWU dalam melakukan penjualan aset tersebut tidak memerlukan izin DPRD, karena aset tersebut termasuk dalam aset PT PWU yang proses penjualannya diminta untuk berpegang pada UU No 1/1995 (UUPT). Karena itu, sebenarnya direksi sudah ekstrahati-hati dengan mengirim surat ke DPRD Jatim untuk minta penegasan proses penjualan aset PT PWU tersebut.

Mestinya direksi tidak perlu berkirim surat itu. Cukuplah taat pada perintah RUPS sebagai lembaga tertinggi di sebuah perseroan terbatas. Kalau dianggap salah, RUPS-lah yang mestinya dihukum mengapa memerintahkan penjualan aset tersebut. Bahkan, kalau toh ada keharusan minta izin DPRD, seharusnya pemegang saham/RUPS-lah yang minta izin lebih dulu sebelum memerintahkan dalam bentuk putusan RUPS.

Namun, karena direksi ingin kejelasan yang sejelas-jelasnya, surat ke DPRD tersebut dikirim. Yang setelah dibahas di DPRD Jatim, balasannya begitu cetho welo-welo. Sayang, kenyataan yang sudah cetho welo-welo ini diabaikan begitu saja dalam dakwaan dan tuntutan jaksa.

Kedua, jaksa juga mendakwa saya mempunyai niat untuk melakukan korupsi dalam penjualan aset tersebut. Sebuah dakwaan yang sangat kejam. Kalau memang saya punya niat itu, cukuplah saya berpegang pada hasil RUPS dan cepat-cepatlah penjualan aset dilakukan.

Tapi, saya ekstrahati-hati dalam proses ini. Pun seandainya hasil pembahasan di DPRD Jatim menyatakan direksi harus tunduk pada Perda No 5/1999, maka direksi tidak akan melakukan perintah RUPS untuk melakukan penjualan aset tersebut.

Bukan hanya itu, bahkan saya sendiri tidak akan mau lagi menjabat Dirut PT PWU. Saya akan berhenti saat itu juga. Saya bukan orang yang cari jabatan atau orang yang cari penghidupan di PT PWU. Saya orang yang dimintai tolong oleh gubernur Jatim. Saya akhirnya bersedia diminta menjadi Dirut PT PWU Jatim murni dengan niat melakukan pengabdian. Mengabdi untuk Jawa Timur, tempat lahir saya dan tempat saya mencari rahmat Ilahi.

Untuk membuktikan kemurnian pengabdian tersebut, saya enteng saja memberikan uang pribadi saya Rp 5 miliar untuk dipakai dulu memulai pembangunan gedung Jatim Expo yang megah itu. Demikian juga saya jaminkan personal guarantee saya senilai Rp 40 miliar untuk membangun pabrik baru steel conveyor belt termodern di Indonesia. Saya sadar risikonya. Harta saya akan disita kalau pabrik itu tidak berhasil.

Waktu itu saya harus menyelamatkan pabrik karet Ngagel milik PT PWU dari kebangkrutan. Karyawannya begitu banyak. Kondisi pabriknya begitu reyot. Mesin-mesinnya tua renta. Peninggalan zaman Belanda. Saya menilai pabrik ini sudah tidak bisa diperbaiki. Harus dibangun pabrik baru. Tapi, apa daya. Tidak ada uang. Tidak ada modal. Untuk cari pinjaman, tidak ada bank yang percaya. Tidak ada bank yang mau.

Akhirnya BNI 46 mau dengan syarat asal saya pribadi yang menjadi penjaminnya. BNI 46 percaya kepada saya karena saat itu saya baru menyelamatkan kredit macet orang lain di BNI 46 di cabang Palu Sulteng dan di Manado. Saya mengambil alih kredit macet tersebut dan melunasinya.

Yang Mulia, saya menceritakan semua itu karena terpaksa. Bukan untuk membanggakan diri. Hanya untuk memberikan keyakinan apakah dakwaan jaksa bahwa saya punya niat korupsi itu bukan suatu yang dicari-cari. Dengan dakwaan yang kejam seperti itu, pengabdian murni seorang manusia menjadi seperti dicampakkan begitu saja.

Namun, saya masih bisa terhibur Yang Mulia: pabrik steel conveyor belt itu bisa menjadi pabrik yang membanggakan Jawa Timur. Bahkan bisa memperkuat perekonomian nasional karena bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor steel conveyor belt.

Kalau semua itu belum cukup, saya juga terpaksa mengemukakan ini lagi: Selama 10 tahun saya menjabat Dirut PT PWU, saya tidak digaji dan memang tidak mau digaji, tidak menerima tunjangan, tidak menerima fasilitas apa pun. Biaya-biaya perjalanan dinas, baik di dalam maupun ke luar negeri, selama 10 tahun itu saya bayar sendiri dari uang pribadi.



loading...

Feeds