Anak Panti Asuhan di Sumut Tak Kunjung Ditalangi BPJS

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Sebanyak 6.500 anak panti asuhan di Sumatera Utara (Sumut) masih belum juga ditalangi (ter-cover) oleh layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Nasib mereka terkatung-katung, lantaran proses pengajuan kepesertaannya terhambat oleh regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Sampai sekarang belum ada perkembangan. Anak-anak panti asuhan di Sumut, belum juga memiliki jaminan kesehatan,” ungkap Ketua Forum Panti Asuhan Sumut, Rafdinal kepada wartawan di Medan, Kamis (20/4/2017).

Dia menyebutkan, untuk mengajukan anak panti asuhan supaya ter-cover BPJS Kesehatan, mereka diharuskan terlebih dahulu memiliki surat keterangan mutasi. Selanjutnya, pengajuan dilakukan ke dinas sosial kabupaten/kota, guna dilanjutkan ke dinas kesehatan.

Begitupun, pengajuan juga harus mendapatkan persetujuan dari bupati atau wali kota. Setelah itu, barulah berikutnya dapat diteruskan ke dinas kesehatan provinsi.

“Regulasi ini yang menghambat proses perolehan jaminan kesehatan bagi anak panti. Sehingga, baru sebagian kecil panti asuhan saja yang sudah melakukan tahap pengajuan,” jelasnya.

Rafdinal melanjutkan, dari sekira 150 panti asuhan di Sumut, baru 12 panti asuhan di Medan saja yang sudah melakukan tahap pengajuan bagi layanan kesehatan anak-anak pantinya. Padahal, ada 46 panti asuhan yang terdapat di kota Medan yang memiliki sekira 2.500 anak.

“Belum ada kabar perkembangannya. Sejak Januari lalu pengajuan sudah dilakukan, tapi hasilnya belum didapatkan,” tuturnya.

Alhasil, lanjut Rafdinal, bila ada anak panti yang sakit, dalam setiap perobatannya, panti asuhan harus mengeluarkan biaya sendiri. Padahal, panti asuhan secara bersamaan juga harus mengeluarkan biaya seperti pendidikannya.

“Mau bagaimana lagi, panti asuhan lah yang harus membiayai perobatannya bila ada anak yang sakit,” pungkasnya.

Sebelumnya, menanggapi soal masih banyaknya anak-anak panti yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Khofifah Indar Parawansa mengkhawatirkan jika ada hal yang tidak terkonfirmasikan. Sehingga, anak panti sampai tidak terdaftarkan layanan kesehatannya.

Padahal, anak-anak tersebut ditegaskan Khofifah berhak untuk menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

“Tolong dikomunikasikan ke kepala dinas sosial tingkat II, karena mereka punya hak. Nanti dari dinas sosial tingkat II, mudah-mudahan bisa dikoordinasikan dengan dinas kesehatan. Andaikan tidak, dari dinas kesehatan langsung ke Kemensos. Nanti dari Kemensos akan melihat pantinya,” ujarnya. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds