Keponakan Setnov Ungkap Fee E-KTP untuk Anggota Dewan Nominalnya Besar

Setya Novanto

Setya Novanto

POJOKSUMUT.com, JAKARTA-Para anggota dewan boleh menyangkal menerima uang dari korupsi proyek e-KTP. Nammun, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/4/2017) kemarin, terungkap kembali soal fee untuk anggota dewan.

Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvan Hendra Pambudi terungkap pernah bercerita kepada rekannya, Anggota Tim PT Java Trade Utama Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby mengenai uang yang disiapkan untuk anggota DPR terkait persetujuan anggaran proyek e-KTP.

Keponakan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) itu mengaku bahwa fee e-KTP untuk anggota dewan bernominal besar. “Irvan sempat bicara biaya gede banget. Saya tanya berapa besar, tujuh persen kata dia. Dia bilang buat Senayan. Tapi itu ngobrol santai,” kata Bobby.

Hal itu juga diakui Direktur PT Java Trade Utama, Johannes Richard Tanjaya. Menurut Yohannes, fee sebesar tujuh persen merupakan bagian Setnov yang berperan mendorong persetujuan anggaran e-KTP di DPR.

Sebelumnya, Johannes juga mengaku pernah bertemu dengan Irvan di pertemuan dengan perwakilan konsorsium proyek e-KTP di Ruko Fatmawati milik pengusaha Andi Narogong. “Kenal (Irvan, Red). Saya dapat info dari Bobby (rekan Johannes, Red), itu keponakan Setnov. Saya pernah ketemu di Murakabi,” kata Johannes yang juga ketua tim Fatmawati.

Nama Setnov disebut sebagai pihak yang mendorong anggaran e-KTP disetujui DPR. Nah agar anggaran disetujui, Andi Narogong lantas menyediakan fee untuk diberikan ke anggota DPR. Setelah itu Andi Narogong membentuk pertemuan dengan sejumlah pengusaha, pihak Kemendagri, dan tim teknis proyek e-KTP di ruko miliknya dan dibentuklah tim Fatmawati.

Saat pelelangan, dibuatlah tiga pecahan tim Fatmawati dengan tiga konsorsium yaitu, konsorsium PNRI, konsorsium Astragraphia, dan konsorsium Murakabi Sejahtera. Pemecahan konsorsium dilakukan untuk merekayasa lelang proyek e-KTP, dan diatur pemenangnya adalah konsorsium PNRI.

Sementara, Ketua Panitia Lelang proyek e-KTP Drajat Wisnu Setyawan mengaku pernah memberikan uang kepada seorang auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Uang itu diberikan usai kegiatan lelang e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Waktu itu ada review hasil lelang BPKP. Karena uang lembur aja, untuk sekadar transpor saja,” kata Drajat saat menjadi saksi pada persidangan atas dua terdakwa korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Drajat menyebut auditor BPKP yang menerima uang bernama M. Toha. Menurut dia, panitia lelang sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan uang kepada auditor BPKP.

Drajat juga mengaku lupa apakah pemberian uang itu atas perintah Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek e-KTP, atau justru inisiatifnya sendiri. Namun uang itu berasal dari operasional Sugiharto. “Lupa, inisiatif kami,” tandasnya.

Uang terkait proyek e-KTP mengalir ke sejumlah pihak. Selain ke sejumlah anggota DPR, fee dari proyek e-KTP juga mengalir kepada panitia lelang dan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, serta tim teknis dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain itu, dalam surat dakwaan atas Irman dan Sugiharto juga disebutkan bahwa auditor BPK turut menerima uang. Irman merupakan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Sugiharto adalah anak buahnya.



loading...

Feeds