MA Diharapkan Merevisi Sistem Rekrutmen Calon Hakim yang Profesional dan Transparan

Seminar nasional bertajuk 'Independensi & Akuntabilitas Peradilan di Indonesia', yang diselenggarakan di gedung kampus Pasca Sarjana UMSU Jalan Denai, Medan, Selasa (25/4/2017).
foto : fir/pojoksumut

Seminar nasional bertajuk 'Independensi & Akuntabilitas Peradilan di Indonesia', yang diselenggarakan di gedung kampus Pasca Sarjana UMSU Jalan Denai, Medan, Selasa (25/4/2017). foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar seminar nasional bertajuk ‘Independensi & Akuntabilitas Peradilan di Indonesia’, yang diselenggarakan di gedung kampus Pasca Sarjana UMSU Jalan Denai, Medan, Selasa (25/4/2017).

Dalam seminar yang bekerja sama dengan PP Pemuda Muhammadiyah, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah serta Forum Dekan Fakultas Hukum PTM se-Indonesia, menghadirkan beberapa narasumber berkompeten dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

Di antaranya, Dr HM Busyro Muqoddas MHum (Ketua PP Muhammadiyah), Dahnil Anzar Simanjuntak SE ME (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Dr Trisno Raharjo SH MH (Ketua Forum Dekan FH PTM se-Indonesia), Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (Pakar Hukum), dan Raden Muhammad Syafii (anggota Komisi III DPR RI).

Dr HM Busyro Muqoddas MHum (Ketua PP Muhammadiyah) mengatakan, topik yang diangkat ini menegaskan pentingnya peneguhan pandangan hukum semua pemangku kepentingan yang terkait dengan peradilan di Indonesia. Dalam sistem negara demokrasi yang berpilar pada ‘checks and balances’, maka setiap lembaga negara tak terkecuali lembaga peradilan berada dalam posisi renta jika tidak mengalami kontrol dan penyeimbangan.

Sebaliknya, lembaga peradilan akan berjalan secara independen dan akuntabel secara publik jika sistem regulasi, mekanisme dan praktiknya terjangkau kontrolnya oleh publik/masyarakat.

“Ada beberapa poin yang dapat dijadikan rekomendasi. Pertama, perlu penegasan kesepakatan antar elemen DPR/Pemerintah dan masyarakat untuk memulihkan posisi konstitusional lembaga peradilan sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka guna mewujudkan hukum dan keadilan,” sebut Busyro.

Kedua, sambungnya, perlu langkah bijak dari MA untuk merevisi sistem rekrutmen calon hakim yang profesional dan transparan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai bentuk penghormatan demokrasi.

Selanjutnya, perlu regulasi untuk dilakukan re-asseement lima tahunan terhadap hakim termasuk hakim MA oleh tim yang proper dan independen. Terakhir, perlu revisi kurikulum pendidikan lanjutan hakim yang diolah oleh konsorsium yang unggulan dan selektif.

Wakil Rektor I Dr Muhammad Arifin Gultom mengatakan, seminar ini dianggap sangat penting sekali karena membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan peradilan di Indonesia. Pembahasan dipaparkan oleh para narasumber dengan perspektif masing-masing.

“Peradilan di Indonesia memang sudah menjadi sesuatu perbincangan hangat di tengah masyarakat. Namun, kalau berbicara peradilan, sesungguhnya yang lebih mengena itu aparat penegak hukum,” tutur Arifin Gultom.



loading...

Feeds