Wacana KPK Naikkan Imbalan 10 Persen Diharap Jangan Jadi ‘Mesin ATM’

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menaikkan imbalan bagi mereka yang bisa mengungkap dan melaporkan tindak pidana korupsi dari 0,02 persen menjadi 10 persen, mendapat tanggapan oleh berbagai kalangan di Sumut. Mulai dari praktisi hukum hingga akademisi.

Praktisi hukum Muslim Muis menyatakan, rencana KPK tersebut sangat bagus. Akan tetapi, jangan sampai laporan masyarakat menjadi ‘mesin ATM’.

“Banyak masyarakat yang melapor, pastinya banyak pula yang mengambil keuntungan. Namun, pelaporan kasusnya tidak duduk alias tidak bisa ditindaklanjuti,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (26/4/2017).

Menurut Muslim Muis, rencana KPK itu jangan dimanfaatkan menjadi dasar untuk menguntungkan diri sendiri. Melainkan, sebagai bonus karena berhasil mengungkap kerugian negara.

“Pengungkapan kasus korupsi itu tentunya harus melibatkan banyak pihak. Untuk itu, terkait rencana menaikkan imbalan tersebut harus ada pengawasan yang baik tentang bagaimana progresnya,” tandas mantan Direktur LBH Medan ini.

Sementara, Dekan Fakultas Hukum USU Prof Budiman menyebutkan, bahwa rencana itu amat baik kalau memang terealisasi. Rencana itu juga bisa dibilang, KPK menghargai jasa masyarakat.

Dia mengatakan, tak hanya sekadar memberi imbalan, KPK juga harus menjaga kerahasiaan yang memberi informasi atau laporan. Sebab, hal ini menyangkut keselamatan atau keamanan si pelapor.

“Kita mengapresiasi langkah yang akan dilakukan KPK nantinya itu, dan ini juga merupakan salah satu caranya menekan tindak pidana korupsi. Harapannya, segera dapat terealisasi,” kata Prof Budiman.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, rencana menaikkan imbalan bagi pelapor bertujuan supaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan upaya pelanggaran korupsi. Saat ini, aturan itu sudah ada, tapi komisi yang diberikan sangat kecil cuma 0,02 persen.



loading...

Feeds