Aksi Walk Out Warnai Penyetujuan Hak Angket KPK di Rapat Paripurna DPR

 Fahri Hamzah

Fahri Hamzah

POJOKSUMUT.com, JAKARTA-Rapat paripurna membahas hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berlangsung riuh, Jumat (28/4/2017) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Pimpinan rapat paripurna DPR RI, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah secara sepihak menyetujui hak angket

Rapat paripurna ini diawali Fahri Hamzah mempersilakan perwakilan Komisi III DPR yang lantas diwakili Taufiqulhadi untuk menjelaskan alasan usulan hak angket KPK.

“Mohon persetujuan forum paripurna agar hak angket dapat ditindaklanjuti sesuai perundangan yang ada,” pinta Taufiqulhadi.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat pun interupsi.

“Fraksi Gerindra menolak hak angket KPK,” tegasnya lalu walk out.

Alasannya Fraksi Gerindra tidak melihat urgensi penggunaan hak angket itu.

Perwakilan Fraksi PKB dan Fraksi Partai Demokrat juga sependapat. PKB juga walkout.

Sekretaris Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan fraksinya kukuh menolak hak angket KPK, meski sudah disetujui rapat pripurna DPR, Jumat (28/4/2017).

Cucun menjelaskan, dalam rapat angket nanti pihaknya akan menanyakan kembali mekanisme paripurna yang tidak demokratis. Sebab, kata dia, banyak anggota dewan yang interupsinya tidak dihiraukan pimpinan rapat. Ditambah lagi, ada tiga fraksi yang walk out.

“Kami akan menanyakan nanti pas angket dimulai,” kata Cucun.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu angkat suara dan menyebut anggota dewan yang menolak hak angket sebagai munafik.

“Bosan saya, Pimpinan! Saya kritik KPK karena saya tahu saya benar! Paripurna ini merupakan forum politik munafik,” ketusnya.

Fahri Hamzah lantas meminta persetujuan kepada semua anggota dewan yang hadir.

“Apakah usul hak angket atas KPK bisa disetujui?” tanya Fahri.

Mendadak seisi ruangan menjadi riuh karena teriakan ‘setuju’ dan ‘menolak’ berbau. Bersamaan itu, salah seorang anggota dewan terdengar lantang akan keluar dari ruangan sidang alias walk out.

Alih-alih menenangkan suasana, Fahri Hamzah justru langsung mengetuk palu.

Menurut Fahri, usulan hak angket awalnya datang dari Komisi III DPR pada rapat dengar pendapat dengan KPK beberapa waktu lalu. Usul yang menjadi keputusan Komisi III itu lantas masuk ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Dalam rapat Bamus ternyata ada perbedaan pendapat, yakni apakah usulan Komisi III DPR tentang penggunaan hak angket tetap harus melalui usul anggota atau tidak. Sebab, meski tidak ada pengusul individu, namun keputusan Komisi III DPR itu disetujui semua fraksi.

“Namun, karena kami membaca ulang tata tertib, maka diadakan pengusul,” kata Fahri.

Proses pun berjalan. Bamus menyetujui usulan itu untuk dibacakan di tengah walk outnya puluhan anggota dewan dari PKB, Demokrat dan Gerindra.



loading...

Feeds