Ini Sebab Pembayaran Gaji Guru Honorer SMA/SMK Negeri di Sumut Belum Beres

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Persoalan gaji guru honorer khususnya SMA dan SMK negeri belum juga selesai. Selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum diterima sekolah, Surat Keputusan (SK) kepala daerah juga menjadi pengganjal.

Sebab, tanpa SK dari gubernur, wali kota dan bupati, SMA/SMK negeri tak bisa membayar gaji guru menggunakan dana BOS. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2017 (8/2017) tentang Petunjuk Tehnis (Juknis) dana BOS.

“Memang aturan itu (Permendikbud No 8/2017, red) telah memperbolehkan untuk menggunakan dana BOS dalam membayar gaji guru honorer maksimal 15 persen. Akan tetapi, kalau tidak ada SK kepala daerah tetap juga tidak boleh. Untuk itu, pemerintah pusat harus memikirkan itu juga” ujar Kepala SMA Negeri 4 Medan, Ramly saat dihubungi, Kamis (4/5/2017).

Diutarakan Ramly, mengatasi persoalan gaji guru honorer di sekolahnya dia memiliki solusi. Yaitu, dengan dana talangan dari bantuan dari komite sekolah.

“Kalau guru honorer kita sudah gajian, dananya ditalangi dulu dari bantuan komite sekolah. Bahkan, sampai bulan Juni nanti. Sebab, kalau tidak begitu bagaimana mereka mau gajian kalau mengandalkan dana BOS yang tersendat hingga sekarang belum diterima,” sebut Ramly.

Meski begitu, sambungnya, untuk bulan-bulan selanjutnya tahun ini, gaji guru honor belum ada dana talangan. Namun, sedang dipikirkan.

“Makanya, kami berharap dana BOS bisa segera dicairkan. Karena, kalau tidak bagaimana mau membayar gaji guru honor,” keluhnya sembari menyebutkan ada sekitar 15 orang guru honorer di sekolahnya.

Menurut Ramly, aturan Permendikbud No 8/2017 sepertinya perlu ada poin tambahan. Jangan hanya memperbolehkan membayar gaji guru honorer saja, tetapi juga tenaga honorer. Seperti staf administrasi, operator sekolah, satpam hingga petugas kebersihan.

“Pada umumnya, di sekolah negeri mereka-mereka itu ya tenaga honorer, tidak ada yang pegawai negeri statusnya. Sehingga, gaji mereka harus dipikirkan juga. Karena, kalau tidak ada mereka susah juga kita jadinya,” cetus Ramly.

Dia menambahkan, sampai saat ini belum ada menerima dana BOS tahun 2017. Mulai dari triwulan I (Januari-Maret) hingga sekarang (April-Mei). (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds