Kerja Sosial Solusi Over Kapasitas di Lapas

Ilustrasi
foto : radarbogor

Ilustrasi foto : radarbogor

POJOKSUMUT.com, KASUS over kapasitas narapidana (napi) yang memicu insiden kaburnya tahanan terus berulang tak hanya menunjukkan salah kelola rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Tapi juga menggambarkan urgensi reformasi sistem hukum pidana.

Pengamat kriminal Leopold Sudaryono menyatakan, penambahan penjara baru yang menjadi program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejatinya bukan solusi atas overkapasitas rutan dan lapas.

“Penambahan penjara hanya akan menjadi perlombaan tanpa akhir. Sebab, kenaikan jumlah penghuni tidak sebanding dengan kapasitas penjara,” ujarnya seperti dilansir RadarBogor (JawaPos Group)

Menurut kandidat PhD kriminologi dari Australian National University tersebut, pemerintah harus membenahi hulu permasalahan. Apa itu? “Sistem peradilan pidana,” sebutnya. Jaksa dan hakim, tutur Leopold, harus bijak dengan menerapkan pidana bersyarat. Terutama untuk kejahatan tanpa korban serta terpidana tanpa catatan kriminal.

Misalnya perjudian (judi jalanan) dan penyalahgunaan narkoba. Sebab, dua tindak pidana tersebut penyumbang terbesar jumlah penghuni penjara. “Untuk mereka, cukup diberikan pidana bersyarat dengan periode yang panjang 2-3 tahun dengan ancaman hukuman yang juga berat apabila ternyata mengulangi,” katanya.

Database Ditjenpas menunjukkan, jumlah penghuni lapas dan rutan saat ini mencapai 213.255. Padahal, kapasitasnya hanya 117.958. Nah, dari jumlah itu, 30 persen atau sebanyak 64.134 penghuni merupakan pengguna dan pengedar narkoba. Perinciannya, pengguna sebanyak 24.270 dan pengedar 39.864.

Menurut Leopold, kepolisian juga harus menanggung beban persoalan overkapasitas tersebut. Mereka harus menghentikan sistem penganggaran dan penilaian kinerja yang berdasar kuota minimum perkara pidana yang P-21 (lengkap). “Penilaian yang seperti itu mengakibatkan di setiap satuan wilayah orientasi penegakan hukumnya adalah jumlah kasus,” lanjutnya.



loading...

Feeds