Waduh! Baru Tiga Daerah Anggarkan Dana untuk Pilkada Serentak di Sumut

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Sebanyak delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. Sayangnya,
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Suumut mengungkap fakta hingga saat ini baru tiga daerah yang merampungkan anggaran penyeleggara.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu, Syafrida R Rasahan. Dia menjelaskan ketiga daerah tersebut yakni Deliserdang, Dairi dan Tapanuli Utara. Sementara lima daerah lainnya seperti Padangsidimpuan, Batubara, Langkat, Padanglawas (Palas) dan Padanglawas Utara (Paluta) hingga saat ini belum menganggarkan penyelenggaraan pilkada untuk KPU dan Panwaslu kabupaten/kota.

“Kalau di Padangsidimpuan misalnya masih menganggarkan hanya untuk kebutuhan KPU saja sementara untuk Panwaslu belum, begitu juga di Paluta dan hal yang sama terjadi di Palas. Batubara sama sekali belum begitu juga Langkat. Anehnya kami mendapat surat dari kepala daerah yang menyatakan tidak dianggarkan karena kami (panwaslu) dinilai tidak perlu,” katanya dalam diskusi Bawaslu Sumut Mendengar Gotong Royong Mengawasi Pilgubsu 2018 di Kantor Bawaslu Sumut, Rabu (10/5/2017).

Syafrida menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur Sumatera Utara dan juga melaporkan hal tersebut secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kami tidak paham apakah ini bagian dari politik anggaran, namun kita sudah laporkan ini ke Mendagri. Karena ini bagian dari tugas kita untuk menyampaikan kalau ada yang tidak siap ya nggak usah dilaksanakan,” ungkapnya.

Dalam berbagai pengalaman, biasanya pemerintah kabupaten/kota akan menampung anggaran tersebut pada PAPBD tahun anggaran yang sama. Namun hal ini menurutnya akan membuat fungsi pengawasan mereka menjadi tidak maksimal sebab beberapa tahapan dipastikan akan terlewatkan.

“Misalnya pemutakhiran data pemilih tidak akan terawasai, proses pencalonan perorangan untuk verifikasi faktual dukungan, persiapan bimtek pengawas dan koordinasi dengan instansi lain. Bagaimana mau melakukan itu jika anggaran tidak ada,” pungkasnya

Bawaslu Sumut berharap, Gubernur Sumatera Utara dan Menteri Dalam Negeri segera tanggap terhadap persoalan yang terjadi tersebut. Sebab jika tidak, maka tidak tertutup kemungkinan pelaksanaan Pilkada pada lima daerah tersebut akan mereka rekomendasikan untuk ditunda.

“Kan ada dua agenda itu, Pilgubsu dan Pilkada Bupati/wali kota. Bisa saja Pilgubsunya jalan terus tapi Pilkada bupati/walikota tidak jalan. Kita akan tegas disitu, saya pribadi tidak takut karena itu bukan untuk kepentingan saya,” pungkas Syafrida R Rasahan. (rgu/rmol/jpg/nin)



loading...

Feeds