Tiga Partai Ini Tolak Penghapusan Pasal Penistaan Agama

ilustrasi
foto : pixabay

ilustrasi foto : pixabay

POJOKSUMUT.com, KASUS Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang divonis dua tahun penjara atas kasus penistaan agama, menyita perhatian banyak pihak termasuk dari luar negeri dan desakan penghapusan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, wacana itu mendapat penolakan dari sejumlah partai. Di antaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa pasal penistaan agama harus tetap ada di negara yang menjunjung toleransi dan kebhinekaan. “Justru pasal penistaan agama yang lahir sejak lama diperuntukkan sebagai kontrol untuk menjaga kebhinekaan. Agar tidak ada pihak yang semena-mena menjelekkan agama yang ada di negeri ini,” tegas Eddy saat dihubungi INDOPOS (Jawa Pos Group).

Ia menyatakan, Indonesia bukanlah negara liberal. Tidak seperti Amerika dan lainnya. “Kalo di negeri Paman Sam mungkin orang bisa bebas menghina agama dan kepercayaan orang lain. Hal itu dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Tetapi itu tak bisa diterapkan di negeri ini yang masih memegang adat ketimuran,” cetusnya.

Atas dasar itu, jika usulan itu karena permasalahan dari kasus Ahok, dirinya lebih menyarankan pemerintah justru harus bisa lebih tegas dalam menegakkan hukum. “Saya pikir wacana itu harus benar-benar dikaji jalan keluarnya. Namun bukan untuk dihilangkan pasalnya. Karena itu bukanlah solusi dalam menyelesaikan konflik horizontal yang ada saat ini,”  bebernya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga tidak sepakat dengan wacana tersebut. Hidayat menyatakan dirinya bersama PKS menolak terhadap usulan penghapusan pasal penistaan agama tersebut.

“Kami dari PKS akan berdiri di garda terdepan menolak penghapusan pasal tersebut,” ujar Hidayat.

Menurut Hidayat, secara logika, dengan tidak diberlakukannya pasal tersebut, malah akan banyak orang ataupun golongan yang makin tidak menghormati agama, baik secara langsung dan tidak langsung.

“Dengan adanya penghapusan undang-undang tersebut justru menimbulkan kekhawatiran munculnya sikap intoleransi terhadap umat beragama,” ujarnya.

Adapun alasan lainnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menuturkan, Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap pemberontak Partai Komunis Indonesia (PKI).

Partai tersebut dinilai sebagai golongan anti agama dan anti Tuhan. “Penghapusan pasal tersebut sama saja mendukung kemunculan PKI,” tandasnya. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil turut menjelaskan bahwa tanpa pasal itu pun setiap warga negara dan pejabat publik wajib menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Terlebih kalau pasal itu tetap ada.



loading...

Feeds