Anggota Dewan dan Istri Mudanya Tersangka, Nikah Siri tanpa Izin yang Pertama

Junaidi Arif dan istri keduanya. (FOTO: ALI/RADAR LOMBOK/JPG)

Junaidi Arif dan istri keduanya. (FOTO: ALI/RADAR LOMBOK/JPG)

POJOKSUMUT.com, NTB-Anggota DPRD NTB Junaidi Arif resmi dijadikan tersangka gara-gara menikah untuk kedua kali. Tidak hanya itu, istri muda yang baru saja dinikahinya ikut ditetapkan sebagai tersangka.

Penasihat hukumnya Junaidi Arif, Abdul Hafidz mengatakan, kasus tersebut seharusnya sudah dihentikan. Sudah ada perdamaian yang terjalin antara kliennya dan pelapor yaitu Halimastussa’diah.

Ia memastikan kliennya sudah bercerai dengan pelapor. “Sudah bercerai dengan istri pertama. Ada akta cerainya kok,” katanya, Kamis (18/5/2017).

Dia menjelaskan, kliennya bercerai dengan pelapor pada Februari 2017. Mereka menikah pada bulan Maret. “Yang jelas pencabutan laporan itu sudah dilakukan dan ini juga delik aduan. Mestinya tidak diproses karena sudah dicabut laporannya. Ada kok dokumennya semua sudah saya pegang,” tambah Hafidz.

Kemarin, Sekretaris DPRD NTB Mahdi mendatangi Kejari Mataram. Ia mengaku hanya mendampingi Junaidi Arif selaku anggota DPRD NTB. “Hanya mendampingi saja dari kelembagaan untuk mengurangi bebannya. Kalau kasusnya, saya tidak tahu seperti apa. Tahunya dan ujung-ujungnya seperti ini,” kata Mahdi.

Ia juga memastikan, kasus dugaan poligami ini belum dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB. “Nanti kan prosesnya lain di DPRD dan ada prosedurnya sendiri. Selanjutnya nanti kita serahkan ke BK. Tindakan apa yang diambil oleh BK nanti kita tunggu saja. Kami hanya mendampingi saja,” ungkapnya.

Kasus tersebut dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Penyidik kemudian melaksanakan tahap dua kedua tersangka beserta barang buktinya ke kejaksaan.

“Hari ini kami sudah menerima tahap dua kedua tersangka dari Polda NTB,” ujar Sahdi selaku JPU Kejati NTB Kamis (18/5/2017).

Dikatakannya, keduanya diduga melakukan nikah siri tanpa sepengetahuan dari istri pertama yaitu Halimatussa’diah. Sebagai istri pertama, Halimastussa’diah kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda NTB.

Pernikahan kedua secara siri terjadi pada bulan Maret 2017. “Nikah siri itu memang boleh. Tetapi yang dilarang itu kalau tidak ada izin dari istri pertama. Itu saja dugaan yang dilanggar. Itulah sebagai penghalang (tanpa) izin dari istri pertama yang diatur dalam undang-undang,” katanya.

Akibat perbuatannya, Junaidi Arif disangka melanggar pasal 279 KUHP ayat 1 huruf. Sedangkan istrinya diduga melanggar pasal 279 KUHP ayat 1 huruf b. Keduanya terancam pidana maksimal lima tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan sebelumya, keduanya dinilai memenuhi unsur dan bisa dijerat dengan pasal 279 KUHP.

“Keduanya bisa dikenakan pasal ini. Berdasarkan keterangan ahli hukum pidana juga bisa dijerat pasal ini,” ungkapnya.



loading...

Feeds