Warga Solok Turun ke Jalam Kecam Pernyataan Dr Fiera Lovita

Berbagai elemen masyarakat di Solok turun ke jalan memprotes pernyataan dr Fiera Lovita.
foto :  (yulicef anthony/Padang Ekspres/JPG

Berbagai elemen masyarakat di Solok turun ke jalan memprotes pernyataan dr Fiera Lovita. foto : (yulicef anthony/Padang Ekspres/JPG

POJOKSUMUT.com, PENCOPOTAN Kapolres Solok Kota, AKBP Susmelawati Rosya yang diduga berkaitan dengan penanganan kasus dr Fiera Lovita yang mengaku mengalami intimidasi di Solok usai membuat status menghina di Facebook, berbuntut panjang.

Pasalnya, pernyataan dr Fiera Lovita kepada sejumlah media yang mengaku menjadi korban persekusi di Kota Solok dikecam oleh masyarakat setempat.

Masyarakat Kota Solok menganggap dr Fiera Lovita telah bikin gaduh dan mengganggu ketenangan dan kedamaian masyarakat kota tersebut, karena statusnya disinyalir mengandung unsur adu domba.

Hal itu diungkapkan oleh masyarakat Solok, Provinsi Sumbar dalam aksi simpati yang berlangsung, Senin (5/6/2017). Aksi simpati itu dipimpin oleh Ketua DPRD daerah setempat Yutris Chan.

Serta diikuti oleh 100 orang terdiri dari anggota DPRD serta para ninik mamak, bundo kanduang, aktivis KNPI, HMI, BEM UMMY dan Perhimpunan Pemuda yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Kota Solok. Mereka beramai-ramai turun ke jalan dan berakhir di Markas Polres Solok Kota. Aksi itu untuk menuntut orang yang dinilai telah mencoreng nama baik Kota Solok.

Ramadhani Kirana Putra, orator dalam aksi simpati menyebutkan, pihaknya sangat tidak terima Kota Solok disebut tidak aman, masyarakatnya suka membuli dan dipenuhi orang ormas tertentu.
Padahal, Kota Solok merupakan negeri yang aman, bersahabat, serta terbuka bagi siapa saja tanpa membedakan ras dan golongan.

“Oleh karena itu, kami meminta pernyataan yang dilontarkan Fiera Lovita itu harus dicabut sehingga nama Kota Solok dapat segera pulih seperti sedia kala,” tegasnya seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Selasa (6/6/2017).

Aksi simpatik yang diikuti lebih dari 100 orang itu dikoordinir Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can didampingi anggota, Herdiyulis, Irman Yefri Adang, Nasril In Dt Malintang Sutan, Nurnisma, Afhdal Yandi, Ramadhani Kirana Putra, Dalius, berikut para pengurus partai politik.

Hadir juga Ketua LKAAM Rusli Khatib Sulaiman, Ketua Bundo Kanduang Milda Murniati, Pengurus KNPI, HMI, BEM lintas PTS Kota Solok, Persatuan Pemuda Simpang Surya, serta berbagai ormas lainnya.

Ramadhani Kirana Putra yang juga Ketua KNPI Kota Solok itu menambahkan, nama baik Kota Solok hingga masyarakat merasa sangat resah, sedih, sekaligus terpukul akibat pernyataan kontroversial itu. Terlebih isu negatif itu telanjur berkembang secara nasional.

“Melalui aksi yang melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat ini, kiranya nama baik Kota Solok segera dapat dipulihkan kembali oleh Fiera Lovita melalui pernyataan resminya di media massa. Kami juga menuntut penegakan hukum,” teriak Ramadhani.

Saat tiba di dekat pintu gerbang Mapolres Solok Kota, tampak menyambut Wakapolres Kompol Sumintak di bawah pengawalan ketat puluhan personel Sabhara. Setelah berbincang, akhirnya diserahkan secara resmi berkas tuntutan oleh Yutris Can kepada Kompol Sumintak.

Ketua DPRD Kota Solok menegaskan, aksi itu adalah wujud pernyataan sikap masyarakat Kota Solok, guna menuntut secara hukum orang yang yang dinilai telah mencoreng nama baik Kota Solok.

Selanjutnya mendesak nama Kota Solok segera dipulihkan kembali secara nasional. Selain itu, pihaknya juga menyesalkan kebijakan Kapolri Tito Karnavian yang mencopot jabatan Kapolres Solok Kota, AKBP Susmelawati Rosya karena alasan kurang tegas dalam kasus persekusi.
Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian merotasi jabatan penting di level perwira menengah dan perwira tinggi. Kebijakan itu tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) bernomor ST: 1408/VI/2017. Salah satu pamen yang ikut diganti adalah Kapolres Solok Kota AKBP Susmelawati Rosya.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjan Setyo Wasisto mengatakan, keputusan pencopotan itu langsung dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Karena persekusi adalah masalah serius dan tidak boleh orang atau kelompok masyarakat main hukum sendiri. “Itu yang menjadi Bapak Kapolri tidak berkenan,” ujar Setyo dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (3/6/2017).

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memperingatkan masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Bila hal itu terjadi, para pelaku justru bisa berhadapan dengan hukum. ”Itu (persekusi, Red) bukan delik aduan. Kalau polisi sendiri tahu, polisi akan kejar,” tegasnya. (e/atn/iil/JPG)



loading...

Feeds