Pelaksanaan PPDB Online di Sumut Libatkan KPK

Gubernur Sumut H T Erry Nuradi memantau proses pendaftaran PPDB Online di SMAN 1 Medan, Senin (12/6/2017). 
foto : fir/pojoksumut

Gubernur Sumut H T Erry Nuradi memantau proses pendaftaran PPDB Online di SMAN 1 Medan, Senin (12/6/2017). foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat di Sumatera Utara, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berusaha menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Hampir setiap kegiatan kini melibatkan unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Contohnya pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA/SMK.

Kali ini pemerintah daerah setempat menerapkan PPDB online yang diawasi langsung oleh Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK.

Adapun PPDB online tingkat SMA/SMK itu berlangsung dari pada 12-22 Juni 2017 dan serentak di 33 kabupaten/kota.

“Hari ini dunia pendidikan Sumut memulai sistem baru dalam penerimaan siswa baru yaitu PPDB online untuk tingkat SMA. Sekarang semua orang bisa memantau sistem ini melalui smartphone atau komputer masing-masing. Ini tentu sangat positif sekali dalam rangka transparansi, mencegah korupsi dan KKN,” ungkap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Erry Nuradi, kemarin (12/6/2017) seperti dilansir Sumut Pos (grup pojoksumut), hari ini.

Sebelumnya Erry Nuradi memantau langsung pelaksanaan PPDB online di SMAN 1 Medan, Senin (12/6). Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Pendidikan Arsyad Lubis, anggota Dewan Pendidikan Sumut, Kepala SMAN 1 Medan dan lainnnya.

Untuk diketahui, sistem PPDB online merupakan salah satu aplikasi yang dibangun Pemprov Sumut dalam rangka penerimaan siswa baru SMA dan SMK, setelah kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah tersebut dialihkan ke Provinsi.

“Sekarang ini niat sudah ada, sistem ada dan tinggal pelaksanaan. Kalau berjalan baik, maka kita bisa menjadi contoh di Indonesia. Saya ingin Sumut selalu menjadi yang terdepan, kita harus jadi leader bukan follower,” kata Erry.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis menambahkan, penerapan PPDB online didasarkan pada Pergub No 53/2017, tentang tatacara pelaksanaaan PPDB online. Pihaknya dalam pembangunan sistem dan pelaksanaan terus didampingi oleh Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Arsyad Lubis menyebutkan, dalam teknis pelaksanaan PPDB online ini masih ada beberapa kekhawatiran dan kekurangan. Seperti jaringan yang menggunankan server Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut yang masih dalam tahap pengujian. Selain itu risiko pemadaman listrik juga menjadi pemikiran pihaknya.

Di sisi lain ada sebuah kebanggaannya dari, karena ada pengawasan langsung dari KPK. Sehingga pelaksanaan PPDB ini lebih transparan. (ris/bal/ila/iil/JPG/nin)



loading...

Feeds