Lahannya Diklaim Sebagai Hutan Lindung, Harun Pasaribu Gugat Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

POJOKSUMTU.com, SIBOLGA-Presiden Republik Indonesi Joko Widodo (Jokowi) digugat di Pengadilan Negeri (PN) Sibolga. Ini berkaitan dengan penetapan kawasan hutan lindung serta memberikan izin kepada PT Agincourt Resources melakukan penambangan.

Humas PN Sibolga David Obaja Sitorus saat diwawancara New Tapanuli (grup pojoksumut) di kantornya, kemarin (12/6/2017) mengakui bahwa gugatan terhadap Presiden Jokowi telah diterima pada 17 Februari 2017 lalu dengan Nomor: 7/Pdt.G/-/2017/PN-SBG.

“Gugatannya didaftarkan tanggal 17 Februari 2017, yang digugat itu Presiden RI,” ujar Obaja.

Obaja menuturkan, gugatan itu diajukan oleh Harun Pasaribu (74), warga Taman Pulo Asem Utara, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur melalui kuasa hukumnya Muara Karta Simatupang dari Law Office Muara Karta dan Partner yang kuasanya disubstitusikan kepada Jusniar Enda Siahaan.

“Tidak hanya Presiden Jokowi yang digugat. Tergugat satu presiden, tergugat dua PT Agincourt Resources, tergugat tiga PT Teluk Nauli, tergugat empat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai kepemilikan atas lahan yang diklaim oleh si penggugat yang merupakan miliknya sebagai ahli waris dan generasi penerus Kerajaan Raja Datu Nalnal,” terang Obaja.

“Dia (penggugat) bilang kalau tanah seluas 27.500 hektare yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara merupakan miliknya yang diperoleh dari Raja Datu Nalnal Pasaribu, karena dia merupakan ahli waris dari Raja Datu Nalnal,” tambahnya.

Dijelaskan, penggugat melakukan gugatan kepada Presiden Jokowi sesuai isi gugatan penggugat, yaitu dikarenakan telah menetapkan tanah warisan yang diklaim oleh penggugat sebagai miliknya dijadikan kawasan hutan lindung oleh Presiden Jokowi dan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Dia bilang karena tergugat 1 Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah menetapkan wilayah tanah dari Kerajaan Datu Nalnal Pasaribu menjadi kawasan hutan lindung tanpa izin dan persetujuan dari penggugat,” katanya.

“Keterkaitannya dengan PT Agincourt Resources (tergugat 2) dan PT Teluk Nauli (tergugat 3) ini, mereka mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (tergugat 4) untuk membuka pertambangan di areal atau wilayah yang diklaim oleh si penggugat sebagai miliknya dan menganggap perbuatan tergugat satu sampai tergugat lima merupakan perbuatan melawan hukum,” imbuhnya.

Terkait tuntutan, agar penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dan berhak meneruskan visi dan misi Kerajaan Datu Nalnal Pasaribu.
“Agar tanah 27.500 hektare itu diserahkan kepada penggugat,” katanya.

Menanggapi gugatan itu, Presiden Jokowi telah memberikan kuasa kepada Jaksa Agung HM Prasetyo pada tanggal 20 Maret 2017.

“Selanjutnya Jaksa Agung mensubstitusikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bambang Sugeng Rukmono pada 31 Maret 2017, selanjutnya Bambang memberikan kuasa substitusi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sibolga Timbul Pasaribu dan Tehiaro, Hiras Afandi Silaban yang merupakan jaksa dan pengacara negara,” ucapnya.



loading...

Feeds