Pekerjanya Belum Terima THR, FSPMI Sumut Bakal Laporkan Manajemen PT. KDM Belawan ke Kemenaker

Uang

Uang

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Posko Pengaduan THR Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW – FSPMI Sumut) segera melaporkan  PT. Karya Delka Maritim (KDM) Belawan karena lalai dalam pembayaran tunjangan hari raya (THR) pekerjanya.

Ini dilakukan setelah posko yang dibuka sejak 9 Juni 2017 ini menerima laporan pada tanggal 13 Juni 2017 dari 17 orang pekerja/buruh perusahaan dok galangan kapal yang beralamat di Jl. TM. Makam Pahlawan No. 03 Sundari Belawan, Kota Medan itu. Mereka menyatakan sampai hari ini belum ada info kapan THR mereka akan dicairkan. Padahal melalui Serikat sudah mengonfirmasi manajemen perusahaan, namun ada jawaban pasti.

Para pekerja/buruh yang datang ke Posko Pengaduan THR FSPMI Sumut merupakan Pengurus dan Anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim (PUK SPPJM – FSPMI) PT. KDM yang telah di-PHK secara sepihak oleh Managemen PT. KDM pada bulan Januari dan Mei yang lalu.

Kebijakan PHK sepihak tersebut ditolak keras oleh para pekerja/buruh. Karena para mereka menilai PHK dilakukan terkait dengan aktivitas mereka yang membentuk serikat dan terus menuntut pemenuhan hak-hak normatif berupa : upah, lembur, cuti-cuti, THR, BPJS, dll yang selama bertahun-tahun bekerja tidak dipenuhi oleh PT. KDM.

Sampai hari ini belum ada penyelesaian atas perselisihan PHK tersebut. Dan Pengadilan Hubungan Industrial Medan juga belum ada mengeluarkan Putusan inkrah yang menyatakan bahwa PHK yang dilakukan sah dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga berdasarkan aturan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, selama hubungan kerja belum berakhir maka pengusaha wajib memenuhi segala kewajibannya kepada pekerja/buruhnya, termasuk juga kewajiban memberikan THR Keagamaan.

“Lebaran Idul Fitri 2017 sudah semakin dekat, tetapi belum ada info dari manajemen PT. KDM kapan THR akan dibayarkan kepada seluruh pekerja. Padahal kami (17 orang) sudah tidak mendapatkan upah lagi karena sudah dilarang masuk bekerja di perusahaan. Kami sangat berharap agar THR dapat segera dicairkan agar bisa memenuhi kebutuhan Lebaran keluarga kami yang tinggal hitungan beberapa hari lagi,” ujar Ahmad Riza Nasution, Wakil Ketua PUK SPPJM-FSPMI PT. KDM, kemarin (19/6/2017).

Menindaklanjuti Laporan Pengaduan tersebut, DPW-FSPMI Sumut mengutus Tony Rickson Silalahi; Sekretaris DPW-FSPMI Sumut untuk mengadvokasi realisasi pembayaran THR pekerja/buruh PT. KDM, khususnya 17 orang Anggota FSPMI yang sudah di PHK.

Senin 19 Juni 2017 bertempat dikantor PT. KDM Belawan dilakukan perundingan untuk membahas realisasi waktu pembayaran THR para pekerja/buruh. Pihak perusahaan diwakili oleh Baringin Tampubolon/Personalia/HRD PT. KDM, sedangkan pihak pekerja diwakili oleh Tony Rickson Silalahi bersama Pengurus PUK SPPJM-FSPMI PT. KDM, Jhon Piter Panjaitan/Ketua, Ahmad Riza Nasution/Waka, Syafrizal/Wasek, Indra Dianto/Bendahara.

Dalam perundingan, Baringin Tampubolon mengatakan untuk realisasi pembayaran THR pekerja/buruh yang masih aktif bekerja saja, PT. KDM belum bisa pastikan kapan akan dicairkan, apalagi THR buat para pekerja/buruh yang sudah di-PHK. Sehingga perundingan pembahasan THR deadlock, tidak menghasilkan kesepakatan apapun”.

“Karena gagalnya perundingan, maka kami dari Posko Pengaduan THR FSPMI Sumut akan mengadvokasi kasus ini sampai tuntas. Dalam waktu dekat kita akan membuat Laporan Pengaduan kepada Pengawas Ketenagakerjaan/PPNS Disnaker Prov. Sumatera Utara dan ke Posko Pengaduan THR Kementerian Tenaga Kerja-RI di Jakarta. Kami berharap agar Pemerintah benar-benar tegas menerapkan aturan Permenaker No. 06 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan, khususnya Pasal 5 (4). THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Keagamaan,” ujar Tony Rickson Silalahi Sekretaris DPW-FSPMI Sumut dalam siaran pers yang diterima pojoksumut, hari ini (20/6/2017). (nin/pojoksumut)



loading...

Feeds