Muhammadiyah Sumut Bentuk Lembaga Halal Watch

ilustrasi
foto : net

ilustrasi foto : net

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumut melalui Majelis Hukum dan Hak Azasi Manusia akan membentuk lembaga Halal Watch. Lembaga ini dibentuk sebagai respon atas berbagai kasus temuan terhadap pelanggaran ketentuan peredaran produk makanan non halal di pasaran.

Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut, Dr Abdul Hakim Siagian mengungkapkan, pembentukan organisasi non pemerintah ini tak hanya sekedar respon dari kasus pelanggaran terhadap peredaran produk non halal di masyarakat. Namun, pembentukan lembaga ini untuk melindungi umat Islam dari mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan syariah.

Diutarakannya, pembentukan halal watch ini sekaligus juga untuk memantau dan menganalisis produk makanan ringan yang banyak dikonsumsi anak-anak. Analisis dan penelitian terhadap kandungan gizi makanan ringan yang banyak dikonsumsi anak-anak ini menjadi perhatian karena menyangkut kesehatan generasi penerus masa depan bangsa.

“Kita tidak bisa semata-mata mengandalkan lembaga pemerintah untuk memantau semua produk makanan, khususnya jajanan yang dikonsumsi anak-anak. Diperlukan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat untuk peduli dengan produk makanan yang dikonsumsi anak-anak,” ungkap Dr Abdul Hakim Siagian didampingi Ketua Majelis Hukum dan Ham Faisal dan Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Drs Adi Munasip bersama unsur pengurus baru-baru ini.

Kata Abdul Hakim Siagian, gagasan membentuk halal watch sendiri sebenarnya sudah cukup lama. Hal ini diawali dengan melakukan kunjungan ke Chulalangkorn University, Thailand beberapa waktu lalu.

Thailand dengan penduduk 66 juta jiwa dan hanya 3 juta (4,6 persen) bergama Islam mampu membangun sebuah lembaga halal center yang kredibel, baik untuk riset maupun melindungi umat Islam dari makanan yang tidak terjamin kehalalannya.

“Muhammadiyah Sumut memiliki cukup SDM untuk melakukan analisis dan penelitian terhadap produk-produk makanan halal yang beredar di pasaran. Oleh karenanya, kehadiran halal watch ini akan mendapat dukungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya SDM dalam melakukan analisis dan riset tentang makanan halal yang beredar di masyarakat,” cetus praktisi hukum Sumut ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, jaminan terhadap produk makanan halal dan sehat merupakan satu hal penting karena menyangkut perintah agama. Masalah makanan halal juga sudah diatur dalam Undang-undang 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Bagi umat Islam sendiri, sambungnya, isu tentang produk halal sangat sensitif. Untuk itu perlu ada lembaga yang diharapkan bisa memberikan edukasi dan pemahaman tentang produk yang dikonsumsi sehingga tidak salah mengkonsumsi.

“Dalam Islam mengkonsumsi makanan yang terjamin kehalalannya merupakan perintah agama yang tidak lagi bisa ditawar-tawar. Artinya tidak ada alasan untuk memakan makanan tidak halal kecuali dalam keadaan darurat,” cetus Abdul Hakim Siagian.



loading...

Feeds

3.457 Mahasiswa USU Diwisuda

"Dari 3.457 orang lulusan USU tersebut ini terdiri dari 1.248 orang pria (36,10%) dan 2.209 orang wanita (63,90%)," sebut Runtung.