Gerindra Ajak Rakyat Indonesia Boikot Pilpres 2019, Ini Sebabnya…

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSUMUT.com, JAKARTA-Pernyataan menghebohkan datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Dia mengajak warga negara Indonesia untuk memboikot pelaksanaan Pilpres 2019.

Pasalnya, keputusan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen bertujuan untuk menjadikan Joko Widodo sebagai calon tunggal dalam Pilpres 2019.

PT sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional merupakan salah satu hasil keputusan rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi UU.

“Karena itu, saya serukan pada rakyat Indonesia untuk melakukan boikot Pilpres 2019,” kata Arief kepada JPNN.com (Jawa Pos Group), Sabtu (22/7/2017).

Arief menyatakan, keputusan PT sebesar 20 persen bisa berubah jika gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, menurut dia, MK tidak mungkin mengabulkan.

“MK pasti akan lebih berpihak pada agenda yang sudah di-setting Joko Widodo untuk melanggengkan dirinya menjadi calon tunggal pada Pilpres 2019,” tutur Arief.

Sementara, ‎Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) Lukman Edy membantah tudingan bahwa PT 20-25 persen dalam rangka mendorong calon tunggal pada Pilpres 2019.

Pasalnya, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan, dalam UU Pemilu terdapat pasal tentang antisipasi calon tunggal. Pasal itu merupakan usulan pemerintah.

“Jadi tidak relevan ‎menuduh PT 20 persen dalam rangka mendorong Pak Jokowi menjadi calon tunggal, karena pasal antisipasi calon tunggal itu dari pemerintah, bukan dari kami,” ucap Lukman.

Anggota Pansus RUU Pemilu Ace Hasan Syadzily juga membantah anggapan bahwa PT 20-25 persen sebagai upaya untuk menggiring calon tunggal pada Pilpres 2019. Bahkan, menurut dia, itu merupakan anggapan yang terlalu berlebihan.

Pasalnya, Ace menjelaskan, ketika pembahasan di Pansus RUU Pemilu, mereka menghindari betul ‎calon tunggal pada Pilpres 2019.

“Ya, saya kira terlalu berlebihan ya, mencurigai bahwa disahkan undang-undang ini (UU Pemilu) akan menggiring pada satu calon tunggal,” kata Ace.



loading...

Feeds