Polemik Pengangkatan Wagubsu, Jadikan Pembelajaran Moral Politik

Nurhajizah Marpaung, Wagub Sumut
foto : nin/pojoksumut

Nurhajizah Marpaung, Wagub Sumut foto : nin/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN- Dikabulkannya gugatan Muhammad Ikhyar Velayati Harahap yang merupakan Ketua Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Sumut, oleh PT TUN Jakarta terhadap perkara pemilihan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) sisa masa jabatan 2013-2018, diharapkan bisa menjadi pembelajaran moral politik.

Pengamat Politik dari USU Agus Suryadi mengatakan, sejak awal proses pemilihan Wakil Gubernur Sumut sisa masa jabatan 2013-2018 sudah menimbulkan tanda tanya. Sebab ada semacam konstalasi politik sebelum pilihan dijatuhkan kepada Nurhajizah Marpaung.

Bahkan, setelah itu Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak melihat ini sebagai satu hal penting untuk dipertimbangkan.

“Sejak awal ini kan sudah menimbulkan pertanyaan, ada konstalasi politik yang terjadi. Ini karena Partai Politik yang punya kursi di legislatif (DPRD Sumut) seakan mengabaikan keberadaan partai politik lain yang tidak punya kursi seperti PKNU,” ujar Agus melalui sambungan telepon, kemarin.

Dengan pengabulan gugatan Ikhyar selaku Ketua PKNU Sumut terhadap proses pemilihan Wagubsu, dikatakan Agus, adalah satu pembelajaran tentang moral politik. Ada hal yang harus dipertimbangkan sebelum diputuskan.

Meskipun, secara hukum pengadilan sebagai pemutus. Namun secara sikap, ada kesan arogansi dari partai besar kepada partai kecil.

“Seharusnya mereka (parpol pemilik kursi legislatif) bisa mengedepankan moral politik, begitu juga pemerintah (Mendagri). Sekecil apapun partai (PKNU), mereka tetap punya akses dan bagian dari dinamika politik di negara kita sehingga jangan diabaikan,” jelasnya.

Pun begitu, Agus melihat berdasarkan pengalaman, sekalipun keputusan sudah diambil, gugatan telah dikabulkan dan perintah hukum untuk dilaksanakan oleh pihak tergugat namun kemungkinan putusan ini tidak berjalan sesuai harapan akan ada. Sebab kemungkinan adanya kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan itu, akan memperlama waktu eksekusi bahkan hingga periodesasi habis.

“Pengalaman selama ini, putusan PTUN itu seolah tidak mengikat. Memang satu sisi putusan jalan, tetapi eksekusi tidak berjalan. Kita khawatir tidak ada eksekusi, keputusan final itu diabaikan,” sebutnya.



loading...

Feeds

Ashanty dan Anang Kuda-kudaan

"Iya nih bunda ketakutan banget. Akhirnya tukaran kuda. Punyaku ditunggangi bunda, punya Azriel aku yang pakai. Seru banget sih berkuda," …

Taylor Swift Pensiun dari Medsos?

Pekan ini dia baru menjadi berita lagi setelah memenangkan kasus gugatan pelecehan seksual yang dilakukan David Mueller. Mari tunggu kejutan …