Dana Haji untuk Infrastruktur? Ingat! Harus Persetujuan Pemiliknya

Uang

Uang

POJOKSUMUT.com, WACANA Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tabungan dana haji masyarakat, bisa digunakan untuk investasi pemerintah terus menuai prokontra. Meski, tujuan salah satunya, untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zinut Tauhid Sa’adi mengatakan, Badan Pelaksanakan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) har‎us berhati-hati dalam mengunakan uang calon jemaah haji. Sebab, itu murni uang umat yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

“Jadi, memang harus ada persetujuan pemiliknya,” ujar Zainut dalam keterangan terulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (28/7/2017).

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, sebelum menyetujui wacana yang digulirkan oleh Presiden Jokowi harus ada pertemuan. Tujuannya, berkonsultasi antara BPKG dengan MUI, tokoh ulama dan ahli finansial. Sebab, butuh kajian yang mendalam jangan sampai ada pelanggaran dari segi aspek finansial dan syariahnya.

“Karena ini menyangkut uang umat yang jumlahnya tidak sedikit, jadi prinsip kehati-hatian harus dijaga,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.‎ Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk melakukan subsidi ongkos dan biaya haji, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Sementara, anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan, pihaknya siap menjalankan instruksi Presiden. Kata dia‎ dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp80 triliun, atau 80 persen dari total dana haji.
(cr2/JPC/JPG/nin)



loading...

Feeds