Buruh Ancam Boikot Erry Jadi Calon Gubsu

Ratusan buruh di Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (8/8/2017) siang.
Foto : fir/pojoksumut

Ratusan buruh di Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (8/8/2017) siang. Foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Selain menuntut kesejahteraan kaumnya, ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut), yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mengancam akan memboikot Tengku Erry Nuradi.

Pasalnya, Tengku Erry dinilai tak pro kepada buruh.

“T Erry tak pro kepada buruh, karena banyaknya kasus tentang buruh yang tak terselesaikan. Untuk itu, kita akan kampanyekan boikot T Erry sebagai calon Gubsu,” ungkap Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo saat diwawancarai disela-sela aksi unjuk rasa, Selasa (8/8/2017).

Menurut dia, T Erry telah mengabaikan laporan-laporan yang sudah disampaikan terkait masalah PHK buruh. Sebab, laporan yang disampaikan buruh sudah menahun diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Akan tetapi, sampai detik ini tak ada keputusan yang diterima oleh buruh.

“Di Sumut ini banyak kasus perburuhan yang belum terselesaikan, salah satunya kasus buruh Pelabuhan Belawan. Bahkan, ada juga kasus yang sudah 4 tahun belum tuntas yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Sumut,” cetus Willy.

Oleh sebab itu, sambung dia, Kepala Dinas Ketenagakerjaan harus dievaluasi. Sebab, tidak ada kerjanya sama sekali dan tidak pernah menyelesaikan sengketa buruh di Sumatera Utara.

Sebelumnya, dalam aksi itu buruh mengusung 8 tuntutan nasional. Diantaranya, menolak penurunan nilai pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang akan diberlakukan menteri keuangan. Sebab, kebijakan itu dinilai akan membuat daya beli buruh makin anjlok serta bertolak belakang dengan spirit tax amnesty.

“Sebetulnya darurat PHK bukan darurat Ormas. Untuk itu, buruh menolak Perppu Ormas yang mencederai demokrasi. Sebab, disaat yang bersamaan PHK puluhan ribu buruh terus berlanjut,” ujar Willy.

Kata dia, buruh juga menolak kebijakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membuat nilai upah industri padat karya di bawah nilai upah minimum. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds