Patrialis Akbar Divonis Delapan Tahun Penjara

Patrialis Akbar
foto : Jawa Pos

Patrialis Akbar foto : Jawa Pos

POJOKSUMUT.com, MANTAN hakim Mahkamah Agung Patrialis Akbar pasrah divonis Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan delapan tahun penjara.

Terdakwa penerima suap itu dianggap terbukti menerima uang dari pengusaha importir daging sapi, Basuki Hariman, terkait uji materi Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Kesehatan Hewan Ternak.

“Menyatakan terdakwa Patrialis Akbar terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut. Maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun denda Rp300 juta diganti tiga bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango, saat membacakan vonis, Senin (4/9/2017).

Vonis terhadap mantan menteri Hukum dan HAM ini lebih ringan ketimbang tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Patrialis 12 tahun 6 bulan penjara denda Rp500 juta atau subsider 6 bulan kurungan penjara.

Dalam amar putusan tersebut, Patrialis dianggap terbukti secara sah menerima 10.000 USD dan Rp4.043.195, yang dianggap dari tindak pidana suap.

Dalam menjatuhkan vonis tersebut, majelis hakim mempertimbangkan berbagai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Patrialis. Hal yang memberatkan, perbuatan Patrialis tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan mencederai lembaga Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan hal yang meringankan, Patrialis bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, punya tanggungan. Jasanya sebagai menteri dan mendapat satya lencana juga menjadi pertimbangan majelis hakim yang meringankan vonis Patrialis. “Pernah berjasa ke negara dapat satya lencana,” jelasnya.

Selain hukuman pidana, Patrialis juga dikenakan pidana tambahan dengan diwajibkan mengembalikan uang USD 10.000 dan Rp 4.043.195. Namun, apabila Patrialis tidak bisa mengembalikan, maka dikenakan pidana selama satu bulan, setelah kasusnya berkekuatan hukum tetap. Padahal, jaksa penuntut umum KPK menuntut satu tahun penjara jika tidak mampu mengembalikan.



loading...

Feeds