Pungli di Sektor Pendidikan Nomor Satu di Sumut

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar saat menjadi pembina upacara di MAN 1 Medan, Senin (4/9/2017).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar saat menjadi pembina upacara di MAN 1 Medan, Senin (4/9/2017).

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar menilai pelayanan publik di daerah ini masih sangat buruk. Hal ini diungkapkannya saat menjadi pembina upacara di MAN 1 Medan, Senin (4/9/2017).

“Selama ini pelayanan publik kita memprihatinkan, sangat buruk,” ujarnya.

Dia menjelaskan buruknya pelayanan publik khususnya di Sumut, karena masih adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan penyelenggara layanan kepada pengguna layanan (masyarakat), termasuk di sektor pendidikan. Bahkan, menurutnya pungli di sektor pendidikan cukup tinggi, terutama di sekolah.

“Pungli di Indonesia sangat tinggi, dan sektor pendidikan punglinya tertinggi kedua di Indonesia. Di Ombudsman pusat, secara nasional pungli di sektor pendidikan juga peringkat kedua nasional. Kalau di Sumut, nomor satu,” kata Abyadi di hadapan seluruh siswa.
Oleh karenanya, Abyadi mengajak seluruh pengelola sekolah mulai dari kepala sekolah, komite sekolah, guru dan para siswa, memiliki komitmen yang sama untuk memperbaiki persoalan ini.

Dia juga mencontohkan kasus yang lagi marak di sekolah, seperti penggalangan dana oleh komite sekolah yang diatur dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016. Berdasarkan regulasi tersebut, kutipan oleh komite dibenarkan selama ada kesepakatan dengan orang tua siswa dan tidak mengikat.

“Yang tidak boleh itu kalau ditentukan jumlahnya, ditentukan jangka waktu pembayarannya dan memaksa. Itulah pungli,” tegasnya.

Abyadi juga mengungkapkan Ombudsman pernah menangani laporan terkait pungli di sekolah hingga mengakibatkan seorang siswa berhenti sekolah karena tidak mampu membayar.



loading...

Feeds