Diusir Saat Membahas Siswa ‘Siluman’, Ombudsman Sumut Sebut Ada Provokator

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Insiden pengusiran perwakilan Ombudsman Sumut, Edu Silaban, oleh orangtua siswa yang masuk ke sejumlah SMA Negeri di Medan secara ilegal dalam pertemuan di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi kemarin, diduga ada oknum yang memprovokator.

“Diduga ada sekelompok kecil yang memprovokator, sehingga terjadi protes keras terhadap keputusan Disdik Sumut,” ujar Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar di kantornya, Selasa (12/9/2017).

Dia mengatakan, insiden yang terjadi dalam pertemuan itu tentunya membuat prihatin. Penolakan orangtua siswa terhadap keputusan Dinas Pendidikan Sumut seharusnya tidak terjadi. Diyakini tidak semua orangtua menolak keputusan tersebut.

Disebutkannya, para orangtua yang memasukkan anaknya ke sekolah lewat jalur tidak resmi seharusnya merasa malu. Namun fakta kemarin, justru sebaliknya.

“Makanya, saya heran juga melihatnya. Saya berharap insiden yang terjadi itu dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwajib misalnya kepolisian untuk menelusuri mereka yang melakukan protes keras dengan sikap frontal. Jangan-jangan mereka yang protes bukanlah orangtua murid, karena hal itu memungkin saja terjadi,” tutur Abyadi.

Ia melanjutkan, pihak berwajib bisa menelusuri itu karena video insiden protes keras yang dilakukan telah beredar di dunia maya. Untuk memastikannya, bisa mengecek dengan meminta kartu keluarga kepada mereka yang melakukan protes tersebut. Apakah memang benar anaknya merupakan siswa yang masuk secara tidak resmi.

“Persoalan memperbaiki dunia pendidikan ini jangan sampai terprovokasi oleh oknum tak bertanggung jawab untuk memperkeruhnya. Sebab Pemprov Sumut melalui Dinas Pendidikan sedang berupaya memperbaiki dunia pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Untuk itu, semestinya masyarakat mendukung langkah tersebut bukan malah sebaliknya,” cetus Abyadi.

Lebih lanjut dia mengatakan, tujuan dari ini semua adalah membangun sistem pendidikan yang lebih baik lagi dan berintegritas atau jujur.

“Ombudsman dibentuk negara ini adalah untuk melakukan pengawasan dalam perbaikan pelayanan publik, termasuk di bidang pendidikan. Karenanya, kita mengajak masyarakat jangan toleran terhadap suatu pelanggaran publik. Masyarakat jangan membujuk dirinya untuk toleran terhadap pelanggaran atau kecurangan. Apalagi, sampai mengajarkan anak-anak kita. Kalau seperti ini kondisinya dengan mempertontonkan contoh yang salah, maka mau jadi apa,” terangnya.

Menurut Abyadi, ketika orangtua menunjukkan kecurangan terhadap anaknya, itu sama saja menjerumuskan kepada kejahatan. Orangtua seharusnya mengajarkan kepada anaknya sesuatu yang baik, bukan sebaliknya.

“Kalau anaknya dibiarkan bertahan di sekolah tersebut dengan cara yang ilegal, lalu anaknya tahu bahwa itu salah. Tentunya, ini mengajarkan yang tidak baik kepadanya. Ngapaian pula ikut tes-tes, kalau bisa masuk lewat jalur lain. Kalau ini tetap dipertahankan dan anak itu seumpama jadi pejabat di pemerintahan nantinya, maka sangat berbahaya. Sebab, anak itu terdidik dengan cara-cara yang kotor. Apa jadinya negara ini jika dibiarkan terus,” ungkapnya.



loading...

Feeds