Pelayanan Publik di Sumut Buruk, Ombudsman Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi

 Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar, pada acara sosialisasi dan pembekalan calon pelatih peningkatan partisipasi masyarakat melalui jejaring Ombudsman RI, di Medan, Kamis (5/10/2017).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar, pada acara sosialisasi dan pembekalan calon pelatih peningkatan partisipasi masyarakat melalui jejaring Ombudsman RI, di Medan, Kamis (5/10/2017).

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Pelayanan publik di Sumatera Utara masuk kategori buruk. Unutk itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengajak masyarakat berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar, pada acara sosialisasi dan pembekalan calon pelatih peningkatan partisipasi masyarakat melalui jejaring Ombudsman RI, di Medan, Kamis (5/10/2017).

Acara tersebut diikuti sejumlah LSM, komunitas, perguruan tinggi, forum guru, dan elemen masyarakat lainnya. Abyadi mengungkapkan, acara itu bertujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ini merupakan program Ombudsman secara nasional. Pelibatan masyarakat sangat penting karena Ombudsman membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Abyadi.

Menurut Abyadi, Ombudsman sendiri tidak akan mampu mengawasi seluruh layanan, apalagi dengan anggaran dan SDM yang minim. Karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan.

Abyadi mengungkapkan, saat ini kondisi pelayanan publik di Sumatera Utara masih buruk. Dari hasil survey Ombudsman RI tahun 2016, tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap Undang-Undang 25 tentang Pelayanan Publik belum baik.

Karena itulah, sehingga perlu keseriusan dalam mendorong perbaikan pelayanan publik tersebut. “Nah, ini membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan pelayanan publik,” kata Abyadi.

Acara pembekalan tersebut akan dilanjutkan dengan pertemuan berkala untuk memperdalam substansi yang akan menjadi fokus pengawasan.

“Dari kegiatan ini kita harapkan lahir elemen masyarakat yang menjadi mitra Ombudsman dalam melakukan pengawasan. Kerena mereka telah diberi pemahaman tentang apa itu Ombudsman dan apa itu pelayanan publik. Sehingga mereka sudah mengerti standar pelayanan publik dan dapat melakukan pengawasan di lapangan,” ujarnya.

Pada acara tersebut banyak peserta menyampaikan pengalamannya dalam menghadapi proses pelayanan publik. Peserta mengeluhkan buruknya pelayanan publik di sejumlah instansi, mulai dari tingkat kelurahan.

Salah seorang peserta, Suparno, mengaku acara tersebut sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik.

“Kami jadi mengetahui apa sebenarnya Ombudsman, apa tugas dan wewenanganya. Ternyata inti dari tugas Ombudsman adalah hal-hal yang berkaitan dengan mal admnistrasi, khususnya tentang impelementasi dari suatu peraturan,” ujarnya.(rel/pojoksumut)



loading...

Feeds