Penting! per 31 Oktober Semua SIM Card Harus Teregistrasi dengan NIK

ilustrasi 
pixabay

ilustrasi pixabay

Minimnya validasi pemilik kartu pada sistem yang lama, lanjut Ketut, memicu banyak masalah. Misalnya, penipuan lewat layanan pesan singkat sampai pembuatan akun hoax di media sosial (med­sos). SIM card yang identitas pemiliknya tidak terverifikasi juga bisa digunakan untuk aksi terorisme. Aturan baru itu diharapkan bisa mempersempit gerak orang-orang yang memiliki niat buruk dengan menggunakan ponsel.

Lantas, apakah aturan tersebut membatasi masyarakat untuk memiliki nomor seluler? Tidak. Ketut menegaskan, aturan baru tersebut lebih difokuskan untuk meningkatkan keamanan. Konsumen bisa mengaktifkan lebih dari tiga nomor dengan satu kombinasi NIK dan KK melalui SMS. “Aktivasi kartu keempat pun masih bisa, tapi harus melalui gerai operator yang bersangkutan,” tegas Ketut.

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakhrullah menambahkan, saat ini seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki NIK yang tertera dalam KK. Dengan demikian, kebijakan itu tidak akan menimbulkan persoalan bagi penduduk. Termasuk bagi mereka yang belum melakukan perekaman e-KTP. “Kalau punya e-KTP, pakai NIK KTP. Kalau belum, pakai NIK KK. Semua penduduk ada di KK,” ujarnya saat dihubungi.

Kebijakan tersebut, menurut Zudan, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, itu bisa menjadi instrumen untuk membersihkan NIK ganda. Saat ini ada 1,9 juta NIK ganda yang terdeteksi saat perekaman e-KTP. Problem tersebut terjadi karena tidak tertib administrasi pada masa lalu. Jumlah tersebut masih bisa bertambah mengingat ada 9,3 juta penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP.

“Kalau yang 9,3 juta sudah rekam, mungkin ada lagi di antaranya yang ganda,” imbuhnya.

Karena itu, jika dalam pendaftaran di SIM card NIK tidak bisa digunakan, bisa jadi itu disebabkan adanya NIK ganda. “Nanti datang ke dinas dukcapil (kabupaten/kota) biar ditunjukkan NIK mana yang aktif,” jelasnya.

Terkait dengan teknisnya, Zudan menyatakan, satu NIK tidak masalah untuk digunakan lebih dari tiga nomor. Sebab, NIK hanya menjadi instrumen untuk menjelaskan data kependudukan. Namun, jika Kemenkominfo membuat kebijakan maksimal tiga nomor, itu juga bisa dilakukan. Namun, kewenangan ada di Kemenkominfo.

Saat ditanya soal potensi penyalahgunaan data oleh operator, Zudan menegaskan hal itu tidak akan terjadi. Sebab, data penduduk dilindungi undang-undang. Karena itu, jika ada penyalahgunaan, ada konsekuensi pidana. Saat ini banyak lembaga yang memanfaatkan data kependudukan. Mulai lembaga-lembaga perbankan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Kepegawaian Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan SAR Nasional, dan sebagainya.

(and/far/jun/agf/c5/ang/JPK)



loading...

Feeds