Komnas PA Minta Disdik Sumut Moratorium Kasus Siswa Sisipan

Arist Merdeka Sirait saat memberikan keterangan di Kantor Dinas Pendidikan Sumut.
foto : fir/pojoksumut

Arist Merdeka Sirait saat memberikan keterangan di Kantor Dinas Pendidikan Sumut. foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut), segera melakukan moratorium kasus siswa ilegal yang terjadi di SMA Negeri 2 dan 13 Medan.

Moratorium (penangguhan kasus sementara) dilakukan untuk menyelamatkan hak siswa atas pendidikan. Hal itu disampaikan Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait bersama orang tua siswa saat menyambangi kantor Disdik Sumut, Jalan T Cik Ditiro Medan, Rabu (18/10/2017).

Disampaikan Arist, kebijakan yang dilakukan Disdik Sumut dalam persoalan ini seharusnya tidak mengorbankan hak-hak anak atas pendidikan. Oleh karenanya, moratorium dalam konflik tersebut merupakan pilihan terbaik.

“Maladministrasi yang memicu persoalan ini berdampak terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, Komnas PA hadir untuk menyelamatkan hak anak dengan menawarkan moratorium terhadap konflik yang terjadi. Apalagi sudah empat bulan berjalan tak kunjung terselesaikan,” tutur Arist.

Menurutnya, moratorium yang ditawarkan terhadap kasus itu untuk mencari solusi yang lebih baik, dengan tidak mempersalahkan anak atau tetap mendapatkan haknya. Selain itu, hal-hal yang perlu diperbaiki dapat segera dilakukan.

“Pada saat moratorium diberlakukan, anak-anak tetap sekolah seperti biasa. Masa moratorium tergantung kesepakatan bersama,” tutur Arist.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain kepada Disdik Sumut, pihaknya juga akan menyampaikan kepada gubernur Sumut supaya menggunakan hak diskresinya. Tujuannya, supaya persoalan ini tidak terjadi lagi ke depannya dan hak anak dapat terjaga.

Sementara, Kepala Seksi Kurikulum Disdik Sumut Saut Aritonang mengatakan, pihaknya hanya menjalankan peraturan yang berlaku. PPDB Online termasuk dalam Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Koruspgah) KPK.



loading...

Feeds

Mari Selamatkan Hutan Batangtoru

"Selama ini yang terjadi, apalagi di Sumatera Utara, upaya konservasi selalu kalah dengan industri. Selain advokasi, yang harus dilakukan adalah …