Putusan MK, Penganut Aliran Kepercayaan Boleh Isi Kolom Agama di KTP

ilustrasi 
KTP elektrik

ilustrasi KTP elektrik

POJOKSUMUT.com, MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan mulai saat ini penganut kepercayaan dapat dimasukkan alirannya ke dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Berkaitan dengan Putusan MK dalam pengujian undang-undang adminduk (administrasi kependudukan) terkait pengosongan kolom agama yang dikabulkan oleh MK, maka Kemendagri akan melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pesan siarannya, Selasa (7/11/2017).

Atas putusan itu, kata Tjahjo, warga negara yang menganut aliran kepercayaan dapat mencantumkan aliran yang diikuti pada kolom agama di KTP elektronik (e-KTP). Karena sebelum ada putusan MK, para penganut kepercayaan selalu mengosongkan kolom agamanya.

Tentunya nanti di kolom agama pada e-KTP tidak hanya berisikan enam agama yang selama ini diakui negara, seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Khonghucu. Melainkan ada aliran tertentu sebagai pengganti dari agama yang dianut.

Selanjutnya, sambung politikus PDIP itu, secepatnya pihak Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemendag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendapatkan data kepercayaan yang ada di Indonesia.

“Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil akan memasukkan kepercayaan tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan,” sambung mantan Sekjen PDIP itu.

Nantinya setelah data kepercayaan diperoleh, Kemendagri akan memperbaiki aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi database serta melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia.

“Kemendagri akan mengajukan usulan perubahan kedua UU Adminduk untuk mengakomodir putusan MK dimaksud,” tutur dia.

Tjahjo menyebutkan, putusan MK itu bersifat konstitusional bersyarat, yaitu menyatakan kata agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945.

“Hal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan, yang artinya kata agama dimaknai termasuk kepercayaan,” tukasnya. (elf/ce1/JPC/nin)



loading...

Feeds