Stabilkan Inflasi, TPID Sumut Diminta Pangkas Rantai Distribusi Pangan

POJOKSUMUT.com, TIM Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara (Sumut) diminta memangkas rantai distribusi pangan. Pemangkasan tersebut bertujuan menjaga stabilitas laju inflasi.

“Persoalan kenaikan harga pangan yang terjadi di Sumut karena rantai distribusi. Selama ini, rantai distribusi pangan tersebut bisa mencapai tujuh bahkan delapan. Untuk itu, mata rantai tersebut dapat dipangkas menjadi empat atau tiga, sehingga harga-harga pangan dapat terkendali,” ujar Plt Sekda Pemprov Sumut, Ibnu S Utomo pada rapat koordinasi TPID Sumut di Semarang, Selasa (7/11/2017).

Diutarakannya, selain memangkas rantai distribusi pangan, koordinasi TPID harus terus dijaga dengan baik agar tekanan inflasi dapat sesuai dengan target yaitu di bawah angka 3 persen.

“Sejauh ini, inflasi 2017 sampai Oktober mencapai angka 2,5 persen,” tutur Ibnu.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Arief Budi Santoso mengatakan, efisiensi distribusi dapat dimulai dari mengawasi dan mendata distributor pangan yang berada di wilayah masing-masing. Tujuannya untuk mengetahui ketersediaan stok pangan yang ada.

“Sudah waktunya bagi TPID untuk turun aktif dalam melakukan pengawasan kegiatan distribusi secara intensif. Di TPID Kota Medan, kami sudah menginisiasi hal tersebut dengan berdiskusi kepada pedagang besar cabai merah dan mendorong pembentukan asosiasi. Dengan membuka dialog dan melakukan pendataan secara berkala, kita mengembalikan kontrol terhadap pengendalian harga pangan ke tangan pemerintah daerah,” ungkap Arief.

Diutarakannya, upaya lainnya efisiensi distribusi dapat membentuk dan mendorong BUMD Pangan. Sebab, BUMD Pangan merupakan salah satu solusi yang paling ideal dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan karena kemampuannya memangkas mata rantai distribusi.

“Di Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sedang dalam proses pembentukan BUMD Pangan. Akan tetapi, kita juga bisa
memanfaatkan BUMD yang sudah ada, contohnya seperti Pemerintah Kota Medan dengan PD Pasar-nya,” tutur Arief.

Lebih lanjut dia mengatakan, permasalahan yang terus berulang terkait cabai merah di Sumatera Utara adalah panen yang terlalu berlimpah atau minim produksi di saat kebutuhan meningkat. Di sisi lain, penyimpanan cabai merah hanya untuk jangka waktu pendek. Selain berdampak pada inflasi, hal itu juga merugikan petani.

“Dibutuhkan solusi dan pengaturan terpusat melalui kalender pangan untuk mengkoordinasikan musim tanam, sehingga produksi cabai merah bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk beras saja bisa, kenapa tidak cabai merah,” cetus Arief.

Dia menambahkan, koordinasi lintas daerah menjadi kunci utama dalam semua ini. Sebab, seringkali dalam mengambil kebijakan seakan melupakan bahwa segala permasalahan bisa diatasi sendiri.

“Kota Medan tidak bisa mengatasi permasalahan inflasinya sendiri, karena dia tidak punya lahan. Namun mereka bisa menjadi penyerap produksi cabai dari Batubara. Kerjasama yang kuat dan koordinasi yang intensif adalah kunci keberhasilan kita bersama. Dalam hal ini, TPID Provinsi siap berperan menjadi wadah yang menjembatani koordinasi antar kabupaten/kota,” imbuhnya. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds