Anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRD Medan Bikin Kaget, Seperti Ini Rinciannya

Uang

Uang

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Medan senilai Rp75 miliar mendapat kritisi dari banyak kalangan. Jumlah itu dinilai terlalu wah dan boros.

Nominal ini terungkap saat ketika Sekwan DPRD Medan Abdul Aziz menerima kunjungan DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (6/11/2017) di ruang transist DPRD Medan. Sekwan menyebutkan anggaran perjalanan dinas DPRD Medan Rp75 miliar dan membuat anggota dewan dari Provinsi Jawa barat tersebut kaget.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan, Zulkarnin Yusuf mengatakan, anggaran perjalanan dinas Rp75 miliar itu tidak semua untuk anggota dewan. Tapi untuk seluruh perjalanan dinas di lingkungan DPRD Medan seperti anggota DPRD (kunjungan kerja Komisi, Bintek, pansus, dan kunjungan ke luar negeri). Kemudian perjalanan dinas PNS, mulai dari non eselon sampai pejabat eselon serta kunjungan kerja (study komparatif) wartawan unit DPRD Medan.

Politisi PAN ini menjelaskan bahwa, anggaran kunjungan kerja seorang anggota dewan selama setahun sebesar Rp225 juta dengan plafon (jumlah kunjungan) 15 kali dengan rincian untuk satu kali perjalanan di satu kota Rp15 juta. Anggaran tertinggi untuk perjalanan dinas Rp 15 juta, namun itu tergantung dewannya menggunakan anggaran tersebut. Karena dalam perjalanan dinas ada high cost.

Untuk high cost biaya penerbangan dan hotel sesuai ketentuan dengan menyertakan boarding pass pesawat dan bill hotel berbintang untuk pertanggungjawaban. Untuk hotel berbintang biaya tertinggi Rp 4 juta, kalau anggota dewannya menginap di hotel non berbintang, maka dikenakan 30% dari anggaran hotel. Misalnya 30 persen dikali 4 juta sehingga Rp 1,2 juta biaya hotel biaya hotel anggota dewan satu malam (Rp3,6 juta tiga malam).

“Setiap ada kunjungan kerja Komisi DPRD Medan, 2 orang PNS staf DPRD diikutsertakan. Masing-masing PNS punya plafon untuk perjalanan dinas mulai dari PNS biasa sampai pejabat eselon IV, eselon III dan Sekwan yang jumlah plafonnya berbeda-beda. Semuanya masuk di dalam anggaran perjalanan dinas yang jumlahnya Rp 75 miliar tadi, jadi bukan anggaran perjalanan dinas anggota dewan yang Rp 75 miliar,” ujarnya di Gedung DPRD Medna, Rabu (8/11/2017).

Menurut wakil Ketua Fraksi PAN ini, anggaran untuk perjalanan dinas ini sengaja dibesarkan (Rp75 miliar), tapi bukan untuk digunakan asal-asalan tapi mutlak untuk perjalanan dinas. Jika ada tambahan perjalanan dinas seperti terbentuknya panitia khusus (pansus) seperti pansus LKPJ, pansus LPj, pansus ranperda, pansus Ranperda APBD, ranperda P-APBD, survey pihak sekretariat ke kedutaan negara sahabat menjelang kunjungan kerja dewan ke negara sahabat dalam rangkaian sister city.

“Jadi Rp75 miliar ini semacam deposit untuk keperluan mendadak, sehingga bisa diambil di anggaran tersebut asalkan semua bisa dipertanggungjawabkan. Lagi pula tidak pernah anggaran tersebut habis terpakai, biasanya Silpa (sisa) dan dikembalikan ke kas daerah,” ujar Zulkarnin.

Anggota DPRD dari dapil Medan IV ini menegaskan, kunjungan kerja DPRD Medan sangat perlu dan dia menyarankan agar ditambah plafonnya pada tahun anggaran 2018. Karena kunjungan kerja menambah kinerja dan pengetahuan dewan selama berkunjungan ke kementerian dan kabupaten/kota di luar Sumut. “Kunjungan kerja ini seperti studi kami untuk menambah pengetahuan yang tidak kami dapat jika kami hanya berkutat di kota Medan.

“Hasil kunjungan ini kami sampaikan kepada wali kota dan jajarannya jika ada pertemua, tentang realisasinya itu tergantung wali kota apakah mengadopsi hasil kunjungan kami untuk pembangunan Medan,” pungkasnya. (CR-2/pojoksumut)



loading...

Feeds