Miris! Mayoritas Guru Honor dan Swasta Karo Belum Jadi Peserta BPJSTK

BPJS Tenaga Kerja

BPJS Tenaga Kerja

POJOKSUMUT.com, KARO-Pemerintah Kabupaten Karo telah mewajibkan setiap perusahaan, sekolah, yayasan dan badan usaha lainnya untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK).

Hal itu berdasarkan Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Wilayah hukum Kabupaten Karo, berisi 10 instruksi untuk melaksanakan Undang undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial di Kabupaten Karo.

Meskipun regulasi tersebut sudah disampaikan, antusias dan dukungan pimpinan sekolah Kabupaten Karo belum juga maksimal dalam perlindungan keselamatan dan hak guru terutama guru honor dan guru swasta.

“Mayoritas guru Honor dan swasta di Kabupaten Karo tidak mendaftar BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Kepala BPJSTK Kantor Cabang Perintis Karo, Sanco Simanullang melalui keterangan tertulisnya yang dikirim via email baru-baru ini.

Diutarakan dia, guru wajib dilindungi dalam UU BPJS yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

“Jumlah sekolah yang mendaftar di Kabupaten Karo, mulai dari SD, SMP, SMK, SMU baik negeri maupun swasta dan sekolah lainnya baru mencapai 32 sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 262 orang,” sebutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, bila diasumsikan UMK Karo tahun 2017 sebesar Rp2.409.377 per bulan dengan iuran 5,7% x UMK = Rp 137,334 maka seorang guru yang mengajar 30 tahun itu, semestinya sudah memiliki saldo Jaminan Hari Tua (JHT) berkisar Rp 50 Juta.

“Diminta kepada para pimpinan sekolah agar seluruh guru non PNS dan guru swasta segera mendaftarkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Karo. Sebab, hal tersebut adalah hak mereka yang dilindungi undang-undang,” cetusnya.

Dikatakannya, jika seorang guru meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, ahli waris wajib mendapatkan haknya berkisar Rp135 juta. Apabila meninggal bukan kecelakaan kerja sebesar Rp24 juta.

“Jika tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, sebagai pemberi kerja dalam hal ini pimpinan sekolah wajib membayarkan hak tersebut,” imbuhnya. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds