Denda PGN Rp9,9 Miliar, KPPU Dinilai Tak Sentuh Pokok Permasalahan

Ketua Majelis KPPU Prof Dr Tresna P Soemardi didampingi R Kurnia Syaranie dan Munrokhim Misanam, dalam persidangan persaingan usaha yang berlangsung di Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan Jalan Gatot Subroto, Selasa (14/11/2017).
Foto : fir/pojoksumut

Ketua Majelis KPPU Prof Dr Tresna P Soemardi didampingi R Kurnia Syaranie dan Munrokhim Misanam, dalam persidangan persaingan usaha yang berlangsung di Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan Jalan Gatot Subroto, Selasa (14/11/2017). Foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Tim Kuasa Hukum PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menilai putusan majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam persidangan dugaan monopoli harga jual gas bumi di wilayah Medan, Sumatera Utara, keliru.

Hal ini menyusul banyaknya keterangan para saksi yang tidak ditampilkan secara utuh, sehingga mengaburkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

“Pendapat para saksi ahli yang ditampilkan tidak menyeluruh dan hanya sebagian. Jadi banyak pertimbangan putusan majelis yang keliru,” kata Kuasa Hukum PGN dari Total Consulting, Yahdy Salampessy, Rabu (15/11/2017).

Menurut dia, selain tak komprehensifnya keterangan saksi, hal yang juga menjadi sorotan kuasa hukum PGN terhadap putusan sidang juga terfokus pada kurangnya kompetensi majelis hakim dalam memahami skema bisnis hilir gas bumi.

Dengan keputusan KPPU tersebut, tim kuasa hukum PGN sendiri akan mempelajari lebih dulu salinan keputusan untuk kemudian menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Pada intinya, yang jelas putusan ini akan menjadi preseden buruk bagi BUMN lainnya dalam melakukan kegiatan usaha,” cetus Yahdy.

Sebagaimana diketahui, polemik terkait tingginya harga gas untuk kalangan industri di Medan menyeruak dalam beberapa waktu terakhir. Adapun tingginya harga jual terjadi akibat menjamurnya perusahaan pemilik kuota gas, namun tak memiliki fasilitas (calo gas).

Sementara itu, dalam menjalankan bisnisnya PGN yang merupakan BUMN di sektor hilir gas bumi nasional memiliki sejumlah landasan hukum dalam membeli, menyalurkan sekaligus menentukan jual gas ke konsumen.



loading...

Feeds